Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ke daerah pemilihannya Sumut 4 (meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi), anggota DPRD Sumatra Utara dari Partai NasDem, Dimas Tri Adji, melakukan reses pada 13-18 Desember 2019.
Dalam siaran tertulisnya kepada medanbisnidaily.com, ia mengatakan warga di Kecamatan Silinda yang diundangnya hadir dalam pertemuan reses mengeluhkan dan meminta berbagai hal yang menjadi kebutuhan mereka agar dibantu. Mulai dari masalah BPJS Kesehatan, pembangunan SMA/SMK Negeri, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, perbaikan drainase, pembangunan gedung Balai Latihan Kerja, pemindahan pasar tradisi hingga pembuatan pupuk kompos.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif warga berharap Dimas bisa memenuhi permintaan-permintaan tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan ini; Camat Silinda (Esdin Damanik), Kepala Desa Tapak Meriah (Hadi Purwono), perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (Supriyadi), Ketua MUI Silinda (Harun Girsang), tokoh masyarakat (Misrun) dan sebagainya.
Jatarsih Sipayung dari Desa Tapak Meriah, misalnya. Dia mengungkapkan masalah warga di dusun 4 tempatnya tinggal hingga saat ini belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang pengurusan BPJS Kesehatan. Akibatnya banyak warga yang belum memiliki kartu BPJS. Yang mandiri maupun dari pemerintah.
Permintaan agar didirikannya SMA/SMK Negeri datang dari Supriadi dan Eka Syahputra. Keduanya meminta agar Pemprov Sumut membangunkan SMA/SMK Negeri di Kecamatan Silinda. Agar anak-anak mereka tidak harus berangkat ke Lubukpakam (Deliserdang) guna melanjutkan pendidikan. Karena membutuhkan pengeluaran tambahan.
Begitu pula anak-anak lulusan Sekolah Dasar (SD), harus menuju Kecamatan Bangun Purba (Deli Serdang) jika ingin melanjut ke SMP Negeri. Belum ada SMP Negeri di Silinda. Diminta Pemkab Sergai agar membangunnya.
"Untuk persoalan tanah, salah satu perusahaan perkebunan di kawasan ini yakni PT Cipta Raja bersedia menghibahkan agar dibangun sekolah ,” jelas keduanya.
Kades Jusuf Barus atas nama sembilan desa menginginkan Pemkab Sergai memindahkan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Sungai Buaya yang merupakan penyebab kemacetan. Karena berbatasan langsung dengan Deliserdang.
Sama pentingnya dengan pemindahan pasar tradisional, kepada Dimas, Jusuf juga meminta drainase yang ada di sepanjang Jalan Besar Gunung Meriah (sepanjang 1,5km) yang selama ini tidak terawat agar diperbaiki. Pemprov Sumut sebagai penanggungjawab disebutkan sudah pernah disurati agar pengorekannya dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2020.
“Kalau sudah hujan, drainase disepanjang Jalan Gunung Meriah yang mengarah ke Seribu Dolok itu tidak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan banjir yang menggenangi rumah warga,” terangnya.
Permasalahan berbeda diungkapkan Pardi kepada Dimas. Pada November 2019 lalu pernah Pardi pemerintah desa, kecamatan dan bupati menggelar rapat bersama Dosen Universitas Sumatera Utara (USU). Membahas teknologi tepat guna pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak lembu. Namun hingga Desember, teknologi pembuatan kompos yang dijanjikan itu belum terwujud.
“Kami juga meminta kepada Bapak Dimas mendesak Pemprovsu segera membangun gedung Balai Pelatihan Kerja di Kabupaten Sergai yang materi pendidikannya lebih mengarah kepada bidang managemen dan keahlian. Kelemahan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Silinda adalah kurang menguasai manajemen,” papar Pardi.
Terhadap tuntutan-tuntutan konstituennya itu, Dimas menawarkan sejumlah solusi. Dijanjikannya, solusi-solusi itu akan dipenuhinya secepatnya. Selengkapnya janjinya kepada warga adalah sebagai berikut.
Pertama, mengingat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, akan membangun 28 gedung SMA/SMK Negeri se-Sumut, akan diupayakan agar salah satunya dibangun di Kecamatan Silinda.
“Gubsu akan membangun 28 SMA/SMK Negeri se-Sumut, kemungkinan salah satunya di Kecamatan Bangun Purba (Deliserdang), berbatasan dengan Kecamatan Silinda. Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin agar satu SMA/SMK Negeri dibangun di Silinda. Sama halnya dengan gedung SMP Negeri, saya akan menyampaikannya ke Bupati Sergai,” tegas Dimas.
Kedua, untuk penerimaan siswa baru melalui PPDB online, Dimas telah mengungkapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, bahwa sistim PPDB Online sangat kaku. Menyulitkan generasi bangsa yang ingin mengenyam pendidikan. Karena merupakan program Kementerian Pendidikan, Disdik Sumut tidak bisa berbuat banyak.
"Persoalan ini akan saya bawa ke Kementerian Pendidikan di Jakarta,” ujarnya.
Ketiga, persoalan BPJS Kesehatan, dia baru mendapatkan kabar bahwa iuran untuk kelas 3 program mandiri batal dinaikkan.
“Masalah sosialisasi ini yang sangat kita sayangkan, mengapa BPJS Kesehatan tidak langsung turun ke tingkat desa atau dusun untuk memberitahukan masyarakat bagaimana prosedur mendapat kartu BPJS Kesehatan baik dari pemerintah maupun secara mandiri,” ucapnya.
Keempat, soal pembangunan gedung Balai Pelatihan Kerja, Dimas akan memperjuangkannya ke Pemprov Sumut. Pemkab Sergai harus bersedia menghibahkan tanah.
“Saya akan memperjuangkan gedung Balai Pelatihan Kerja dibangun di Sergai sepanjang Pemkab Sergai bersedia menghibahkan tanah," ucap Dimas.
Terksit penggunaan teknologi kompos, disebutkan hal ini merupakan masukan bagi Dimas. secepatnya dia akan berkoordinasi dengan Pemkab Sergai dan USU. Juga memasukkannya kedalam pokok pikiran (pokir).