Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Presiden Jokowi ingin menghilangkan eselon III dan IV. Hal itu dilakukan untuk memangkas birokrasi dan efesiensi. Rencana tersebut saat ini tengah dikaji secara mendalam oleh Kemenpan RB. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan tegas menolak rencana tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution berharap agar penghapusan eselon III dan IV tidak sampai ke daerah.
"Untuk Pemko Medan sendiri Lurah (eselon IV) sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Eselon III di Pemko Medan merupakan pegawai yang menjalankan program-program sehingga apabila kedua eselon ini dihapuskan maka akan mengganggu program kerja dari pemerintah daerah," kata Akhyar saat menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (18/12/2019).
"Saya berharap eselon IV dan III ini jangan dihapus karena peranannya sangat penting dalam menjalankan program pemerintah sekaligus juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," harapnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kunjunganya mengatakan, tujuan dari pertemuan ini ialah untuk menampung aspirasi dari para kepala daerah yang ada di Sumut, hal ini juga sesuai dengan fungsi DPR yaitu sebagai legislasi, budgeting dan pengawasan.
"Jadi kami ingin melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelayanannya publiknya seperti apa, dan apa permasalahan kepegawaian yang dihadapi khususnya dalam hal penerimaan CPNS tahun ini serta permasalahan mengenai eks honorer yang ada di Sumut," jelasnya.
Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut ini juga menyatakan isu lain yang diangkat dalam pertemuan ini juga menyangkut permasalahan mengenai e-KTP, apalagi e-KTP sangat penting khusnya terkait penyelenggaraan pemilu.
"Hasil dari pertemuan ini nantinya akan kami jadikan bahan masukan untuk dibahas di DPR RI," sebutnya.