Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Labura. Polemik soal Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang mengatakan banyak rakyat miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan bupatinya tidak sayang kepada rakyat menghebohkan jagat maya nusantara. Selain itu, ucapan Edy yang menyoroti kemiskinan di Tapteng dan kepemimpinan Bakhtiar tersebut dikutip media massa dan banyak disebarkan di media sosial. Pro dan kontra pun mulai bermunculan di tengah masyarakat. Suasana semakin heboh saat Bupati Tapteng tampil di media sosial meng-counter perkataan Gubsu itu.
Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Presma USU), M. Iqbal Harefa kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (24/12/2019), menyampaikan tiga poin terkait hubungan hierarki antara gubernur dan bupati/wali kota yang harus bersinergi dan bukan sindir-sindiran terlebih di media sosial.
"Pertama kami menyesalkan polemik ini yang tidak tidak fokus pada substansi. Kedua, persoalan antara gubernur dan bupati hendaklah diselesaikan secara kelembagaan atau hierarki, bukan sindir-sindiran sehingga suasana semakin gaduh karena ramai masyarakat yang pro dan kontra," kata Harefa.
Ketiga, lanjut Harefa, gubernur maupun bupati hendaklah memberi teladan kepada masyarakat. Silakan berdebat di forum-forum kelembagaan, tapi jangan hal seperti ini diekspos di ruang publik.
"Wajar kalau gubernur mengevaluasi bawahannya. Demikian juga dengan bupati, harus menerima masukan, arahan, maupun kritikan dari gubernur," pintanya.
Sebagaimana diketahui, hingga hari ini, Rencana Partai Nasdem yang ingin mempertemukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani belum terlaksana. Padahal, semula pertemuan itu direncanakan terjadi pada Senin, 23 Desember 2019.