Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Medan, Masrul Badri buka suara terkait keluhan Forum Honorer Indonesia (FHI) mengenai pencairan dana insentif kepada 400-an guru honorer yang bermasalah.
Masrul berujar bahwa data tengang guru honorer yang menerima insentif berasal dari sekolah.
"Kita mengambil dari data usulan, orang PPTK (Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan) nya ngambil dari data usulan sekolah. Kalau usulannya tanggal SK nya segitu ya kita itu tanggalnya sesuai dengan ketentuannya gitu," ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (27/12/20)
"Kalau 400 orang. Bukan bermasalah itu siapa? 400 orang itu mungkin bukan yang itu. 400 itu yang nomor reknya sudah mati, gak bisa dikirim. Kita suruh buka rekening lagi, karena kalo dia gak buka rekening, namanya dikembalikan ke kas negara," imbuhnya.
Guru honorer yang menerima dana intensif datanya, kata dia, berasal dari kepala sekolah bukan dari Dinas Pendidikan.
"SK kepala sekolah itu kan masuk ke dapodik. Kita cut datanya dari dapodik. Kalo salah mereka input data ya hasilnya ke sini.Bukan berarti perbedaan data. Kalo input data misalnya dia mulai ngajar SK dinas 2010, ternyata data yang diinput ke dapodik dia mulai ngajar tahun 2018. Berarti dia dapatnya beda dengan yang 10 tahun," bebernya.
"Atau gini juga, selama ini dia ngajar pake SK dinas di tempat sekolah lain, tiba tiba dia pindah ke sekolah baru. Datanya yang masuk saat dia di sekolah baru, baru dua tahun. Gak dimasukin datanya yang lama, jadi gitu persoalannya," paparnya.
Seperti diberitakan, Sekretaris FHI Medan, Nita Novianti Harahap sebelumnya mengungkapkan bahwa ada 400-an guru honorer yang menerima insentif tidak sesuai masa kerja.