Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Sia-sia saja kemegahan DKI Jakarta jika sudah dilanda banjir besar seperti yang terjadi awal tahun ini. Fasilitas kota yang menawan, seperti mal dan plasa, bahkan juga jalanannya yang mulus, termasuk sarana hiburan seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini, Kebun Binatang Ragunan dan sebagainya seakan-akan menjadi percuma ketika banjir menggenangi.
Kita tepekur. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulan Bencana, hingga Sabtu (4/1/2020) pukul 18.00 WIB, korban tewas akibat banjir mencapai 60 orang. Banyak pula kegiatan industri dan perdagangan dan transaksi keuangan dan bisnis yang tersendat akibat banjir yang melanda.
Beberapa media mengutip Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, yang menyebutkan, ada 400 toko yang tutup dengan jumlah korban yang terdampak langsung. Dengan hitungan ini, maka total kerugian peritel mencapai di atas Rp 1 triliun.
Belum termasuk kerugian pusat perbelanjaan yang juga terkena dampak banjir sebanyak 10 pusat perbelanjaan dan kerugian dari pasar tradisional.
Malah secara totalitas, kerugian akibat banjir diperkirakan capai hingga Rp 5,2 triliun. Sejumlah Rp 4,5 triliun merupakan aset swasta/masyarakat dan sisanya Rp 650 miliar merupakan kerusakan atau kerugian aset pemerintah/BUMN/BUMD.
Padahal, bencana banjir ini sudah rutin terjadi saban tahun sejak lebih 10 tahun terakhir ini. Sayangnya, pemerintah seperti lalai, dan hanya asyik dengan ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pembangunan yang sustanaible.
Semestinya, serapan air di kawasan puncak menjadi perhatian pemerintah. Termasuk pengerukan sejumlah sungai di Jakarta, yang tak lagi mampu menampung curah hujan. Bahkan, diperlukan program revolusioner, seperti pembangunan bendungan dan waduk raksasa di hulu dan hilir Jakarta.
Musibah yang melanda Jakarta, juga mengancam kota Medan. Kota ini tak beda dengan Jakarta, sama-sama mengidap penyakit drainase yang tumpat, resapan air di perkotaan yang sudah ditutupi oleh halaman plasa, sejumlah sungai yang menyempit dan mendangkal serta masalah daya serap air di hulu sungai, di Sibolangit dan Tanah Karo yang juga semakin mencemaskan.
Pemko Medan harus bersinergi dengan Pemkab Deli Serdang dan Tanah Karo dengan koordinasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penanggulangan, sebelum bencana banjir yang dahsyat datang mendera.