Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng sejumlah perusahaan rintisan atau start up sektor pertanian dan perikanan untuk ikut membantu mengelola lahan perhutanan sosial. Tujuannya agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.
"Kami di Kemenkop dan UKM dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, untuk itu kita tarik ketiga startup tersebut untuk membantu program itu supaya tanah-tanah yang nanti dibagikan petani bisa dikelola dalam skala bisnis hingga ekspor," ujar Menkop dan UKM Teten Masduki di Gedung , di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan bakal membagikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12,7 juta hektare (ha) untuk dijadikan perhutanan sosial. Di mana 9 juta ha lahan di antaranya khusus untuk reforma agraria.
Untuk itu, melalui kerja sama pemerintah dan swasta, pemerintah ingin mengoptimalkan produktivitas lahan-lahan tersebut. Lewat program tersebut, menurut Teten, setiap Kepala Keluarga (KK) masing-masingnya akan menerima 2 ha lahan selama lebih kurang 35 tahun.
"Mereka akan kita dorong mengoptimalkan lahannya, di setiap 50 atau 100 hektar, petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis. Para start up ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap start up ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial," sambungnya.
Teten mengklaim sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan mencari pihal yang bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan hortikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan pasar.
"Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman startup apa yg diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan," jelasnya.
Para startup yang diundang pun menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Kemenkop dan UKM
"Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya," ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.
Astri menambahkan para start up ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor, karena tak hanya di dalam negeri saja, namun negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal dan sebagainya.
CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan star up di sektor pertanian.
"Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demandnya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak," ujar Arif.
CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar. "Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor," tambah Farid.(dtf)