Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengganti kegiatan Festival Danau Toba (FDT) yang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun di kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba.
"Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar jangan menyalahartikan Festival Danau Toba itu sebatas kegiatan seremonial saja. Gubernur harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu. Termasuk nilai bahasa atau kata Danau Toba itu yang akan dijual keluar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," kata Ketua FPDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba, Selasa (14/1/2020).
Menurut Mangapul, FDT yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun berturut-turut itu merupakan cerminan yang dianggap menjadi ciri khas Danau Toba. Baik dari sisi historikal, kultur dan budayanya.
Katanya, setiap kebudayaan di tujuh kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba itu tidak sama. FDT inilah cerminan bagaimana semua kultur terelaborasi dalam kegiatan itu. Kemudian menjadi bagian yang dipasarkan ke luar bahwa Danau Toba sebagai peninggalan sejarah punya karakter yang unik dan punya nilai yang tinggi untuk tetap dilestarikan.
"Implementasinya sebenarnya itu, makanya dimasukkan kedalam kegiatan-kegiatan atau even yang berjudul Festival Danau Toba. Kalau itu digeser ke kegiatan lain, tidak mencerminkan budaya, maka substansinya akan bergeser," ujar Mangapul.
Mangapul berharap kepada Pemprov Sumut karena pembiayaan FDT itu sudah dianggarkan di APBD, agar pahami substansinya. Jangan memplesetkan kegagalan mereka itu menjadi sebuah narasi berpikir untuk mengubah narasi.
"Kalau FDT itu secara evaluasi kinerja mereka gagal, salah kan mereka, jangan ganti festivalnya, ini akan menimbulakan gejolak," ujarnya.
Mangapul menyampaikan kepada gubernur agar mengevaluasi orang-orang yang melaksanakan FDT itu.
"Tempatkan orang-orang yang mampu melaksanakan itu dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran yang cukup untuk itu. Kita konsisten dengan itu, kalau tidak mampu, mari diskusi dengan kita, akan kita berikan masukan dengan manfaatkan kinerja kita sebagai legislatif untuk membantu mereka," kata Mangapul.