Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, sudah beberapa kali melantik pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Sumut. Di awal tahun 2020, hal itu sudah keduakalinya dilakukan. Namun ada hal dimana kebijakan pelantikan itu dikeluhkan.
Adalah sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut itu sendiri yang melontarkan itu. Mereka mengeluh karena pejabat eselon III yang mereka usulkan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk dilantik, ternyata meleset.
Yang dilantik malah kebanyakan yang bukan usulan pimpinan OPD. Padahal pimpinan OPD selaku user merasa lebih tepat memilih sendiri pejabat eselon III-nya sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya.
"Memang sebenarnya semua pada akhirnya tergantung pimpinan kita. Tetapi kecenderungannya lebih pada faktor tarik menarik kepentingan dalam penempatan eselon III. Padahal saya bolak balik mengganti usulan ke Baperjakat, malah nama yang lain yang dilantik," ujar satu dari beberapa pimpinan OPD, Selasa (14/01/2020).
Seharusnya, kata pimpinan OPD yang enggan menyebutkan namanya itu, pimpinan bisa objektif terkait usulan para pimpinan OPD. "Menurut kita seorang pejabat eselon III itu kita tarik ke OPD kita membantu kita dan ataupun kita rotasikan dari bidang yang lain di dinas yang sama, adalah wajar-wajar saja karena kami juga punya penilaian, mengamati kinerja mereka yang kita usulkan," jelasnya.
Namun begitu pun, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Syahruddin Lubis mengatakan tidak selamanya usulan pejabat eselon III oleh kepala dinas itu langsung dilantik. Sebab ada mekanisme di Baperjakat, dan juga ada penilaian dari pimpinan sebelum dilantik," katanya.
Ditambahkannya keputusan tetap berada di tangan pimpinan. "Tim Baperjakat cuma memberi masukan dan menyampaikan usulan itu kepada pimpinan, untuk selanjutnya diputuskan oleh pimpinan. Jadi benar memang tidak mesti semua usulan kadis disetujui oleh pimpinan," kata Syahruddin.
Secara terpisah, Gubernur Edy Rahmayadi membenarkan awalnya usulan nama-nama pejabat eselon III itu datang dari user-nya, yaitu para kepala dinas. "Namun itu masih berproses, ada penilaian," ujar Edy menjawab wartawan usai pelantikan pejabat eselon III, Selasa (14/01/2020).
Baperjakat, kata Edy Rahmayadi, memeriksa profil dan rekam jejak pejabat dan juga menilai hal-hal yang dipersyaratkan. "Kalau tidak kena, ya tidak bisa jugalah dipaksa. Bukan saya mencurigai si eselon II itu, dia harus pas jugalah. Pas sesuai ilmunya juga," katanya.
Namun Edy Rahmayadi menampik jika disebut ikut campur menentukan siapa pejabat yang akan dilantik tersebut. "Nggak, saya nggak ada ikut-ikut. Pokoknya begitu sampai di saya (usulannya), kalau ada yang salah, udah benar ini, yakin, bismillah saya tanda tangani dan saya lantik. Saya tak ada ikut-ikut," ujar Edy.