Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Dairi belum lama ini dianggap meresahkan dan menuai protes dari ASN, sehingga banyak pihak yang kecewa dengan pemerintahan Bupti Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu.
Permasalahan itu juga menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, pasalnya banyak ASN menilai mutasi yang dilakukan janggal dan tidak sesuai peraturan.
Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Dairi berinisiatif mengambil sikap dan langka dengan membuka posko pengaduan dan konsultasi bagi para ASN yang menjadi korban mutasi.
"Kita hari ini masih melakukan launching, untuk efektifnya kita buka, Senin (20/1/2020) mendatang. Untuk hari ini kita masih melakukan rapat dan belum menerima pengaduan," kata Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumban Gaol didampingi Ketua DPRD Dairi, Halvensius Tondang saat ditemui wartawan di Kantor PDIP Dairi, Jalan Ahmad Yani, Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Jumat (17/1/2020).
Disebutkan Resoalon di posko pengaduan ini nantinya, bagi ASN korban mutasi atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan mutasi itu boleh mengadu. PDIP akan membantu melakukan advokasi hukum.
"Tiga kali mutasi yang dilakukan Bupati Dairi banyak ASN menilainya janggal dan tidak sesuai peraturan. Jadi melalui posko pengaduan yang kita fasilitasi ini mereka bisa menyampaikan keluhan dan uneg-unegnya,"ujar Resoalon.
Beberapa contoh kebijakan mutasi yang dianggap meresahkan menurut Ketua PDIP adalah, penempatan ASN yang tidak pas dan ada ASN yang sampai tiga kali kena mutasi.
"Ada ASN berpangkat III-A ditempatkan pada jabatan dimanan bawahannya berpangkat IV-A. Kemudian ada ASN yang dalam tiga kali dilakukan mutasi, tiga kali kena. Belum sebulan menjabat, sudah dimutasi lagi, dimutasi lagi,"sebut Resoalon.
Dijelaskan Resoalon, PDIP Dairi berkeyakinan dan berpendapat kalau Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu tidak mengetahui satu per satu ASN yang dimutasinya.
"Kita menganggap ada orang ketiga di sini yang membisik-bisiki Bupati dan panselnya juga tidak jelas. Informasinya juga Baperjakat kita dengar tidak pernah dilibatkan,"ujar Resoalon.
Untuk itu Resoalaon meminta kepada ASN korban mutasi bisa memanfaatkan posko pengaduan yang difasilitasi PDIP dan para ASN korban mutasi tidak perlu takut dan gentar.
"Karena akibat mutasi itu, membuat para ASN tidak fokus dalam bekerja, karena timbul terus kekhawatiran di dalam benak mereka mau dimutasi. Kabarnya juga akan ada lagi mutasi ronde berikutnya,"terangnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Dairi dari Fraksi PDIP, Halvensius Tondang mengatakan, perombakan kabinet memang perlu dilakukan oleh Bupati Eddy Keleng Ate Berutu. karena susunan kabinet Bupati Dairi sebelumnya juga banyak yang keliru.
"Menurut saya perlunya dilakukan perombakan, karena sebelumnya juga saat kepemimpinan Bupati yang lama banyak posisi jabatan diisi pejabat yang tak memenuhi syarat dari segi administrasi. Jadi Bupati sekarang ini saya lihat sedang mencoba mematuhi peraturan yang baru,"kata Halvensius.
Menurutnya, mutasi yang dilakukan dibawa kepemimpinan Bupati, Dr Eddy Keleng Ate Berutu Berutu banyak unsur kepentingan. Karena banyak sekali usungan dari tim suksesnya.
"PDIP berpendapat masih ada unsur kepentingan dalam mutasi yang dilakukan. Dan usungan dari tim sukses kampanye Eddy-Jimmy banyak di dalam,"ucapnya.
Perlu diketahui, bahwa mutasi pertama dilakukan pada, 29 November 2019, berlanjut pada 31 Desember 2019, dan teranyar tanggal 13 Januari 2020. Ada 855 ASN yang dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Eddy Berutu dalam tiga mutasi yang dilakukan.