Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Seratus hari memimpin Indonesia sejak dilantik tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya, Ma'ruf Amin, dinilai gagal. Tidak sedikit kebijakan keduanya yang tidak sejalan dengan kehendak rakyat dan dianggap menyengsarakan.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatera Utara, Ridho Alamsyah, menjelaskan kepada wartawan saat berdemonstrasi di DPRD Sumut, Jumat (31/1/2020). Demonstrasi diikuti kurang dari 100 mahasiswa dari kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Universitas Dharmawangsa, Universitas Islam Sumatera Utara dan Universitas Potensi Utama.
Kata Ridho, pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempersulit lembaga anti rasuah tersebut melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu Jokowi didesak menerbitkan Perpu.
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakannya tengah goyang, dibuktikan dengan Laut Natuna di Kepulauan Riau yang dimasuki nelayan asing dan memojokkan nelayan Indonesia.
Kenaikan tarif BPJS Kesehatan menyebabkan warga miskin kesulitan membayar dan terancam tidak bisa berobat dengan mudah. BUMN menjadi lahan korupsi; seperti Asabri dan Jiwasraya.
"Agar Indonesia terhindar dari keterpurukan, Jokowi harus mendiskualifikasi menteri-menterinya. Diantaranya Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan. Kami bukan hendak mendiskualifikasi Jokowi, melainkan menterinya. Jokowi telah gagal, rapor merah dari kami mahasiswa untuknya," tegas Ridho yang juga Presiden Mahasiswa UMN Al-Washliyah.
Tidak ada dialog dengan anggota DPRD Sumut hingga demonstrasi mahasiswa berakhir. Wakil Ketua Salman Al-Farisi (PKS) sempat hendak menampung aspirasi BEM namun ditolak. Mahasiswa berjanji akan kembali datang berdemonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.