Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sangat disayangkan seandainya benar sebagian dana yang telah dialokasikan untuk pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) ditarik pusat. Apalagi KDT telah ditetapkan sebagai super prioritas. Mestinya dana itu terserap dan tepat sasaran. Demikian dikatakan mantan Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Alimin Ginting kepada medanbisnisdaily.com, Rabu malam (5/2/2020).
Alimin merespon pernyataan Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Basar Simanjuntak. Sebelumnya Basar mengatakan, dana sebesar Rp 4 triliun yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Dialihkan penggunaannya ke wilayah lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena belum tuntasnya pembebasan lahan. Hal itu dikatakan Basar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara, Senin (3/2/2020).
"Memang masalah pembebasan lahan untuk pembangunan di KDT bukanlah hal mudah karena tanah yang dimiliki dianggap kental nilai historisnya sehingga tidak boleh dilepas begitu saja seperti di daerah lain. Oleh karena itu pola pembangunan di KDT dari awal harus memiliki rancangan sangat matang dan terintegrasi," terang Alimin.
Menurut Alimin, metodologi pembangunan di KDT perlu disesuaikan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal perlu dipertimbangkan menjadi unsur pembangunan. Selain itu, masyarakat setempat perlu diajak berpartisipasi dan menjadi bagian daripada pembangunan itu sendiri. Jika itu dilakukan, sambung Alimin, pembangunan di KDT pasti akan didukung masyarakat.
"Di negara tertentu, dimana pembebasan lahan dari masyarakat lokal sulit, metode pembangunan berbasis partisipasi masyarakat berhasil dilaksanakan," tandas Alimin.