Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Labura. Rencana pendirian Universitas Negeri di kawasan Tapanuli Utara (Taput) sedang hangat dibicarakan masyarakat Sumut. Saat dihubungi medanbisnisdaily.com via telepon seluler, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Utara, Samsul Pandiangan, menyebut ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait informasi yang beredar di masyarakat.
"Perlu diluruskan dulu itu lho. Kalau yang di Taput sekarang, yang digagasi Bupati Taput, (yaitu pembentukan) Universitas Negeri. Itu yang lagi hangat sekarang dibicarakan di sini. Bukan Universitas Kristen," kata Pandiangan kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (15/2/2020).
BACA JUGA: Alasan Penolakan Tak Mendasar, HMI Sumut Dukung Pendirian Universitas Kristen Negeri Tapanuli Raya
Dijelaskannya, jika ada pihak yang menolak, maka hal tersebut perlu argumen yang mendasar. Di Tapanuli Utara sendiri, sambungnya, malah sudah ada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN). Adapun rencana kampus yang dibangun bernama Universitas Negeri Tapanuli Raya.
"Itu perlu diluruskan. Kadang-kadang media bisa salah tulis dan masyarakat bisa salah paham. Jadi yang diusung Bupati kami sekarang itu, dan banyak tanggapan dari masyarakat, itu Universitas Negeri Tapanuli Raya lho. Kalau kita sendiri dari MUI, sangat mendukung gagasan Bupati untuk membangun Universitas Negeri Tapanuli Raya," tambah Pandiangan.
Dijelaskannya, Bupati Taput telah bertemu dengan Presiden Jokowi terkait pembangunan universitas negeri di Kabupaten Tapanuli Utara akan mendongkrak perekonomian masyarakat dan pariwisata Danau Toba. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan hadirnya universitas negeri di Taput. Selain itu, faktor perekonomian mikro dan makro juga dapat maju.
Seperti yang ramai diberitakan, penolakan usulan pendirian Universitas Negeri Kristen Tapanuli Raya itu, menjadi perbincangan di masyarakat dalam beberapa hari ini. Salah satu alasan yang menolak, karena rencana itu dianggap bagian dari upaya membentuk Provinsi Tapanuli.