Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, inspeksi mendadak (sidak) Pelayanan Rumah Sakit Umum Tarutung, Senin (17/2/2020).
Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pasien terlayani dengan baik, pasien nyaman dan cepat tertangani dan menjamin rasa nyaman bagi pasien yang berobat.
Dari hasil sidak, Bupati yang didampingi Direktur RSUD, Janri Nababan dan beberapa pimpinan OPD menegaskan bahwa pelayanan obat harus dipercepat dengan menambah tenaga yang melayani, ruang tunggu pasien bagi rawat inap harus disediakan. Diketahui juga dari hasil sidak, rumah sakit ini setiap harinya melayani kurang lebih 300 pasien BPJS rawat jalan setiap hari.
"Saya sangat konsisten membangun rumah sakit ini. Dokter spesialis sudah dilengkapi dan dalam waktu dekat spesialis penyakit jantung juga akan ditambahkan menjadi 3 (tiga) orang. Jangan berleha-leha menghadapi pasien, harus gerak cepat, layani dengan sepenuh hati. Para perawat harus melayani dengan tulus dan sigap," ujar bupati.
Pada kesempatan itu, bupati juga meninjau semua ruangan, pasien disapa dan ditanya apa sakit dan kendalanya. Masih banyak yang perlu dibenahi menuju Rumah Sakit bertaraf internasional. Ruangan poliklinik harus ditambah, jalan aspal rumah sakit yang perlu diperlebar, termasuk gudang obat dan banyak lagi. Namun ujar bupati, hal ini menjadi terkendala terkait status kepemilikan lahan rumah sakit ini. "Mari kita dukung dan doakan yang terbaik untuk rumah sakit ini, jangan sampai dana dari Pusat untuk membangun rumah sakit ini kembali lagi dengan sia-sia," ujar bupati.
Ketika pers mempertanyakan status kepemilikan lahan Rumah Sakit Tarutung saat Sidak tersebut? Bupati menyampaikan bahwa rumah sakit ini untuk kepentingan masyarakat. Mari kita legowo, jadilah berkat agar tidak terhalang untuk renovasi total sehingga bisa bertaraf internasional. Yang menjadi pasien di sini juga masyarakat, termasuk jemaat HKBP. Ini bukan kepentingan pribadi atau pemerintah tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi biarlah hukum yang memutuskan bagaimana," ucapnya.