Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Eydu Oktain Panjaitan resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Mantan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) tersebut menggantikan VM Ambar Wahyuni yang menjadi Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta.
Sertijab tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatra Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah; Anggota V BPK RI, Prof. Bahrullah Akbar; Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI, Akhsanul Khaq, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sejumlah bupati/wali kota se-Sumut, Ketua DPRD provinsi/kabupaten/Kota, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, dan sejumlah pejabat dari instansi lain.
BACA JUGA: 4 Tahun Pimpin BPK Sumut, Ini Catatan Prestasi Ambar Wahyuni
Wagub Sumut, Musa Rajekshah, mengatakan, kehadiran Eydu Oktain Panjaitan diharapkan memberikan semangat baru terhadap tata kelola keuangan di Sumut. "Selama ini BPK telah memberikan kontribusi untuk tata kelola keuangan yang baik. Tentu dengan kepala yang baru, berharap BPK terus memberikan dukungan ke Pemprov Sumut dan kabupatan/kota," katanya, pada Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumut, di Gedung BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (21/2/2020).
Ijeck, sapaan akrab Musa Rejekshah, mengatakan, BPK diharapkan terus memberikan bimbingan dan arahan. Memang selama ini, sudah terjalin sinergitas dengan BPK dan hal itu diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan.
Dikatakan Ijeck, Pemprov Sumut juga terus komit dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang bersih. Hal ini diwujudkan melalui tata kelola keuangan yang baik
Anggota V BPK, Prof Bahrullah Akbar, mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional. "BPK terus mendorong agar Pemda yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian dan disclaimer, untuk dapat menindaklanjuti semua rekomendasi yang telah disampaikan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel," katanya.