Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berbicara kepada media seusai serah terima jabatan Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (21/2/2020), dari Ambar Wahyuni ke pimpinan baru, Eydu Oktain Panjaitan, Ambar mengungkapkan harapannya dari penggantinya.
Disebutkan Ambar, dengan keterbatasan tenaga audit yang dimiliki BPK, sesungguhnya dia menargetkan tahun ini terjadi peningkatan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang laporan keuangan tahunan (APBD)-nya yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya sesuai dengan standard akuntansi pelaporan yang ditetapkan.
Jika hingga tahun lalu dari 33 kabupaten/kota plus Pemprov Sumut terdapat 17 diantaranya yang sudah berhasil dinyatakan WTP, dia menginginkan tahun 2020 bertambah menjadi 27. Setara dengan 79%. Artinya terjadi penurunan jumlah daerah yang masih berstatus wajar dengan pengecualian, terlebih lagi yang disclaimer.
"Sumut masih terbilang rendah itu, provinsi lain, seperti Aceh, malah sudah 100% kabupaten/kotanya yang WTP," ungkapnya.
Keinginan Ambar lainnya adalah mendorong agar seluruh Pemkab/Pemko yang sudah meraih predikat WTP dari BPK benar-benar bersih dari tindak korupsi atau penyelewengan keuangan negara. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada daerah kendati laporan keuangannya meraih label WTP tetapi para pejabat pemerintahannya disangkakan berbuat tindak korupsi. Namun tidak disebutkannya daerah mana yang dimaksud.
Sebelum resmi diganti, dia sudah berusaha keinginannya itu tercapai. Yakni melalui kerjasama dengan kepala-kepala daerah, memeriksa action plan yang dibuat pemerintah daerah dan memantau setiap saat.
"Itu yang saya harapkan dari pengganti saya nantinya, tidak ada lagi Pemkab/Pemko berstatus WTP tetapi terjadi tindak korupsi. Saya minta maaf kalau itu terjadi di masa saya," terang Ambar yang sejak hari ini menjabat Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta.
Sebagaimana harapan Pimpinan V BPK, Bahrullah Akbar, Ambar pun berkeinginan kuat agar setiap belanja keuangan di dalam APBD berkwalitas. Yakni bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan terlebih lagi mensejahterakan rakyat. Keduanya hibgga saat ini belum bisa dicapai.
"Soal belanja berkwalitas ini juga saya berharap bisa didorong oleh pimpinan BPK perwakilan Sumut yang baru," paparnya.
Sayangnya kepada Eydu yang menggantikannya, harapan dan keinginan Ambar itu belum dapat dikonfirmasi. Kesibukan lain pasca seremoni serah terima jabatan menyebabkan Eydu tak bisa memenuhi keinginan wawancara oleh wartawan.
Sementara itu Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, yang turut hadir pada acara serah terima jabatan tersebut, menyatakan akan mendukung penuh upaya BPK agar kwalitas belanja anggaran di APBD dapat terwujud. Mendorong agar setiap hasil temuan BPK ditindaklanjuti eksekutif.
"Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif kami akan ambil peran membantu perwujudan keinginan BPK," kata Baskami.