Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja jika nantinya disahkan menjadi UU dinilai sebagai pintu masuk pemerintah menggantikan tenaga kerja di Indonesia dengan mesin. Buruh sengaja dibuat susah dan dipermudah untuk di PHK agar nantinya peran mereka diganti oleh mesin.
"Kami jadi curiga, selain alasan investasi, pemerintah ngotot buat omnibus law Cipta Kerja, supaya peran buruh digantikan oleh mesin. Makanya buruh dipersulit dan sebaliknya PHK kepada mereka dipermudah," kata Bill Clinton dari Critical Legal Studies saat menjadi pemantik focus grup discussion bertema "Omnibus Law dan Hajat Hidup Orang Banyak".
Diskusi digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), di Pendopo Fakultas Hukum, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (3/3/2020).
Menurut Bill, semua masyarakat sepakat perekonomian di negeri ini harus bangkit. Tapi masih banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya kembali melirik dan mengembangkan koperasi sebagaimana yang pernah dicetuskan Bung Hatta. "Kalau koperasi prinsipnya saling menguntungkan, beda hal dengan ciri dan sifat kapitalistik," katanya.
Pemantik diskusi lainnya, Ismail Lubis dari LBH Medan menyoroti masalah kemudahan izin investasi sampai pada hal-hal yang prinsip salah satunya terkait Amdal. Disebut Ismail, ambisi dan sikap ngotot pemerintah mewujudkan omnibus law ini sangat kontraproduktif dengan upaya menjaga dan merawat lingkungan.
"Luar biasa dukungan pemerintah kepada investor ini, sampai masalah Amdal pun nyaris tak lagi jadi pertimbangan," katanya.