Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mulai mendistribusikan bantuan paket bahan pokok kepada warga kurang mampu terdampak covid-19. Puluhan ribu paket bahan pokok, terdiri beras, minyak dan lainnya sudah mulai didatangkan sejak beberapa hari lalu dan dibagikan kepada warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan.
Namun, Koordinator Wilayah Sumatera Utara-NAD GMKI, Gito M Pardede, menilai bahwa bantuan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat miskin di Sumut masih sangat tidak merata. Itu menjadi perhatian GMKI dikarenakan melihat kelambanan Pemprov Sumut dalam menyalurkan bantuan.
"Kami mendapat info di lapangan, bahwa sangat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apalagi masyarakat yang tidak memiliki E-KTP, ini sangat disayangkan melihat kondisi Covid-19 semakin parah di Sumatra Utara, kita menemui bantuan Pemprov tidak sampai ke masyarakat," ujar Gito, Selasa (21/04/2020).
Untuk itu, GMKI mendesak Gubernur Sumut untuk memperhatikan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sembako.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mem-plot anggaran Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mengatasi penyebaran atau penanganan covid-19 di Sumut. Tahap pertama untuk 3 bulan ke depan, dialokasikan sekitar Rp 500 miliar.
Dan dalam 1 bulan, Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp 260 miliar untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.
"Pemprov sudah mencatat ada sekitar 1.300.000-an kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak COVID-19. Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp 260 miliar. Namun kita bisa lihat sekarang bahwa masyarakat masih banyak yang tidak dapat bantuan seperti yang terjadi banyak di Kota Medan yang masuk zona merah. Keluhan masyarakat sangat banyak dan ini sangat mengkwatirkan karena bisa menjadi masalah baru di tengah masalah pandemi ini," ujar Gito.
Sebelumnya, Gito mengingatkan Pemprov Sumut agar penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan covid-19 dapat tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat yang terbatas terhadap kebijakan stay at home dapat terpenuhi.
"Kita berharap Jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan covid-19 tidak efektif pada pos belanja yang tidak tepat, sehingga masyarakat pun terbengkalai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," tambahnya
Disarankan Gito lagi, Pemprov bisa melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yan saat ini aktif dalam melakukan upaya penyaluran bantuan sosial dalam upaya penanggulangan dampak kerawanan sosial, krisis ekonomi rakyat kecil. Sehingga efektifitas penyaluran bantuan dapat merata.