Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Pemkab Samosir mengalami kondisi keuangan yang cukup berat akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19). Hasil perhitungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Samosir, APBD 2020 sebesar Rp 811 miliar berkurang Rp 139 miliar menjadi Rp 672 miliar.
Hal itu dibenarkan Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi AP Siahaan kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (25/4/2020). Menurutnya, berkurangnya pendapatan tersebut karena seluruh sumber pendapatan daerah berkurang atau dikurangi akibat pandemi Covid-19. Dana yang dikurangi itu meliputi dana tranfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, Dana Insentif Daerah (DID), bagi hasil pajak. Kemudian dari sisi PAD, juga berkurang.
“Angkanya saya tidak ingat, biar tidak salah. Yang jelas, semua sumber pendapatan daerah itu berkurang, sehingga kami dari TAPD menghitung pengurangan pendapatan daerah,” jelas mantan Kabag Umum Pemkab Samosir itu.
Akibat berkurangnya pendapatan tersebut, Rudi menyebut, Pemkab Samosir hanya bisa melaksanakan kegiatan rutin, seperti membayar gaji PNS, dan tenaga kontrak. Sedangkan di luar itu, dana yang ada diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan pengananan wabah Covid-19.
“Dana penanganan Covid-19 ini akan terus berubah, karena kami tidak tahu sampai kapan situasi ini berakhir,” ujarnya.
Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, mengatakan, pihaknya telah mengagendakan pembahasan perubahan APBD tahun 2020 tersebut. Rapat pembahasan itu dilaksanakan terbatas dengan tetap memperhatikan Protap pencegahan Covid-19.
Misalnya Pemkab Samosir akan memberikan bantuan pangan kepada 6.000 KK warga Samosir akibat pandemik Covid-19. Selain itu, ia meminta Bupati Samosir mampu mengeluarkan keputusan populis, yaitu mampu menggratiskan biaya sekolah tingkat SD-SMP negeri ataupun swasta se-Samosir, serta pengadaan thermo gun kepada setiap petugas lapangan kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Tamba mengaku tetap konsen terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.