Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Saya gembira Pemko Medan menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk mereka yang terdampak Covid-19. Juga bersyukur karena ternyata orang pribadi, perusahaan, institusi, organisasi masyarakat, partai politik, ikut berpartisipasi. Mereka antusias membantu mereka yang pendapatannya tergerus karena wabah corona.
Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Kita senang melihat masyarakat Medan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
Syahdan, ada 4 fase dalam menangani Covid-19 di Kota Medan. Fase pertama, melakukan penangan kesehatan. Pertama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan kedua, mengobati orang yang sakit.
Fase kedua, menangani masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pemko Medan memberi bantuan pangan.
Fase ketiga, memastikan ekonomi tetap berjalan tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Fase keempat melakukan recovery dan refocusing ekonomi dan sosial masyarakat.
Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution pernah mengatakan, untuk mencapai fase 4, dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar. Angka ini masih belum final, masih butuh pembahasan karena belum ada yang dapat memastikan kapan Covid-19 berakhir. Bila Covid-19 cepat berakhir, anggaran yang dibutuhkan bisa di bawah Rp 500 miliar. Tapi bila masih lama, anggarannya bisa lebih besar.
Saya kira, alangkah elok jika masyarakat menyerahkan bantuan ke Posko Pemko Medan untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya, satu pintu saja.
Jangan sampai bansos tersebut tumpang tindih. Sudah menerima dari Pemko tapi juga menerima dari bantuan masyarakat. Padahal, jangan-jangan ada yang sama sekali belum memperoleh bantuan.
Memang bisa saja bantuan itu melalui banyak pintu. Tapi para Lurah harus mendata bansos yang diberikan oleh masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun perkara data mendata ini, saya khawatir tidak akurat. Kita pun masih lemah dalam koordinasi.
Sebaiknya melalui Pemko Medan saja. Inipun bisa bermasalah jika Pemko tak memiliki data warga miskin lama dan warga miskin baru akibat Covid-19, sehingga menimbulkan protes dari arus bawah.