Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Santiago. Chile akan menjadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan paspor imunitas untuk traveler yang sembuh dari Corona. Pemilik paspor ini bisa bebas dari karantina.
Di awal pekan, Chile mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait pandemi virus Corona. Mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari virus ini akan mendapatkan paspor imunitas yang menerangkan bahwa pasien tersebut telah sembuh dari serangan COVID-19.
Manfaatnya bagi si pemegang paspor imunitas itu, dirinya bebas dari karantina 14 hari atau aturan pembatasan berpergian lainnya. Chile akan jadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan paspor imunitas tersebut.
Dirangkum dari beragam sumber, Senin (27/4/2020), Menteri Kesehatan Chile, Jaime Manalich mengatakan pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dan memegang paspor imunitas bisa membantu komunitas dimana dia tinggal.
"Justru mereka bisa membantu masyarakat sekitar karena mereka tidak beresiko," kata Jaime seperti dikutip dari Washington Post.
Pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 pun diperbolehkan bekerja kembali dan beraktivitas seperti biasa. Paula Daza, Wakil Menteri Kesehatan Masyarakat Chile menyebut sudah ada lebih dari 4.600 orang yang sembuh dari COVID-19 di negaranya.
Selain buat pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, warga biasa yang sehat-sehat saja juga bisa melamar untuk mendapat paspor imunitas tersebut. Asalkan, mereka memenuhi syarat dan termasuk kategori rendah resiko untuk menularkan.
Mereka yang melamar akan menjalani tes antibodi untuk menentukan apakah layak untuk mendapat paspor imunitas itu atau tidak. Meski terdengar baik, tapi ada kritikan terkait paspor imunitas ini.
Ada yang ragu bagaimana kebijakan ini bisa berhasil diimplementasikan ke masyarakat karena pihak pemerintah belum berdiskusi dengan para ahli, seperti contohnya Cristobal Cuadrado dari Chilean Immunological Society.
"Ada keraguan serius soal kekebalan jangka panjang terhadap virus ini. Kami telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi lagi kebijakan tersebut dan melibatkan para ahli dalam diskusi sebelum melakukan skema kebijakan itu," ujar Cristobal.(dtt)