Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Kepala desa (Kades) di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba mengakui tidak berani mendistribusikan bantuan sosial yang dialokasikan dari dana desa (DD) sebelum selesai pengucuran bantuan dari kementerian maupun pemerintah provinsi.
Sebagai kepala desa ingin secepatnya program penyaluran bantuan sosial yang sumber dana dari dana desa bisa terealisasi, namun penting kami ingin melihat siapa saja warga yang sudah memperoleh," ujar Kepala Desa Balige II, Jhonson Siahaan, di sela-sela mengikuti penyaluran BST, Jumat (8/5/2020), di Kantor Pos Balige.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (covid-19) yang diharapkan warga harus diperhatikan supaya tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk makan baik melalui sumber keuangan pemerintah dari pusat,provinsi maupun desa tidak boleh tumpang tindi.
"Ini yang kami jaga,bagaimana pihak desa mau menyalurkan sementara bantuan dari pusat belum tuntas," ucapnya.
Kata Kades Balige II, Jhonson Siahaan sesama Kades bersama camat sudah melakukan pembahasan teknik penyaluran bantuan dari DD dan kesepakatan supaya tetap mengacu kepada aturan yang berlaku.
"Kepala Desa tidak mau jadi bulan-bulanan dalam penyaluran bansos ini, lebih baik menunggu atau terlambat dari pada masalah timbul," katanya seraya menyayangkan sistim pelaporan pendataan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak disertai dengan koordinasi dengan pemerintah desa juga memicu keterlambatan.
Kepala Dinas PMD, Henri Silalahi dalam sarannya menyampaikan kepada kepala desa supaya penggunaan dana desa tetap menjalankan aturan yang berlaku melalui hasil musyawarah desa.
BACA JUGA: Hari Ini dan Besok, Warga di 6 Kecamatan di Toba Terima BST Rp 600.000 dari Kemensos
"Untuk kegiatan penggunaan keuangan desa di penanganan covid-19 yang saat ini sedang terjadi supaya tidak lari dari aturan yakni atas hasil musyawarah desa," tegasnya.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Sahat Manullang mengakui adanya perbedaan data antara daerah dan pusat sehingga butuh verifikasi agar tidak terjadi penerima bantuan yang tumpang tindi.
"Kita sepakat lebih baik terlambat dari pada nanti bermasalah. Untuk perifikasi data yang lebih aktual malam ini sudah final dan kedepan kelanjutan penyaluran bantuan sudah secara otomatis," sebutnya.
Ditambahkan Sahat Manullang, jenis bantuan sosial yang akan diterima oleh warga, di antaranya bantuan sembako, batuan sosial tunai dari pusat, provinsi serta dana desa keseluruhannya tidak boleh ada tumpang tindi.