Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com – Tanjungbalai. Warga Tanjungbalai banyak yang mengeluhkan penerimaan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementrian Sosial RI dinilai tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati orang orang terdekat pengurus di kelurahan. Pernyataan tersebut disampaikan warga kepada anggota DPRD Asahan yang meminta penerima untuk didata ulang.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai meminta kepada Dinas Sosial Kota Tanjungbalau merespon permintaan masyarakat dengan menjemput data ulang di lapangan.
“Ada kesan, warga yang dekat dengan Kepling dan kekuasaan mendapat, sebab BST ini berawal dari pengumpulan data (KK) oleh Kepling. Dinsos, diminta turun ke lapangan,” kata Tedi Erwin, ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (14/5/2020).
Permintaan dewan tersebut, didukung oleh anggota lainnya, Syahrial Bakti yang menyarankan Pemkot Tanjungbalai segera menyelesaikan permintaan warga ini sebab persoalan bantuan ditengah Covid-19 ini sangat rawan dan berpotensi menimbulkan gesekan bilamana penyalurannya dipersoalkan.
“Mendesak Dinas Sosial Pemkot Tanjungbalai turun kelapangan untuk mengoreksi apakah si penerima BST memang pantas mendapatkannya,” pinta Bakti.
Sebelumnya, puluhan masyarakat didominasi kaum ibu ramai ramai ke kantor DPRD Kota Tanjungbalai mempertanyakan bansos dari Kementrian Sosial sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga dinilai penerimanya banyak yang tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, M.Idris menjelaskan segala jenis bantuan program Kemensos RI melalui prosedur pendataan Sistem Layanan Rujuk Terpadau (SLRT) untuk mendata masyarakat miskin mereka yang menerima dipastikan sebelumnya dtidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah termasuk PKH, dan BPNT.
”Sehingga warga penerima BST, COVID-19 diambil dari data sosial terpadu milik Kemensos sebanyak 7.480 KK yang terdaftar. Pada tahap pertama sejak Senin sudah disalurkan kepada 1.727 KK . Sehingga masih ada 5.753 KK terdaftar yang belum menerima,” kata Idris.
Iapun mengakui, urusan penerimaan BST ini sangat vital, namun karena data penerimanya turun dari Kemensos pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak.
“Warga yang tidak mendapat mohon bersabar, mungkin terdaftar diantara 5.753 KK yang akan menerima pada tahap selanjutnya,” katanya.