Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) agar lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran penanganan corona. Jika ceroboh, Pemprovsu bisa colaps. Apalagi bila wabah corona tak kunjung selesai, sementara dana daerah sangat terbatas.
"Penggunaan anggaran tahap II dan III harus lebih efektif dan efisien. Alokasi yang pertama harus dievaluasi," kata Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Barimbing kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (19/5/2020)
Pandemik corona ini menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan dan peningkatan belanja pemerintah. Semakin lama pandemi ini berlangsung, maka semakin besar anggaran penanganan yang dibutuhkan. Sementara target penerimaan PAD juga menurun. Pemprovsu akan sulit mencapai target penerimaan PAD sebesar Rp, 5.967.650.671.842.00. Belum lagi pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan penurunan jumlah dana alokasi umum, hal ini akan semakin menurunkan kemampuan keuangan daerah, kata Siska.
Seperti kita tahu anggaran penanganan corona sebesar Rp. 1,5 T diperoleh dari refocusing anggaran APBD 2020 yang direalisasikan dalam 3 tahap. Tahap I telah dialokasikan sebesar Rp 502 M untuk bidang kesehatan, fasilitasi dampak sosial (JPS) dan fasilitasi dampak ekonomi. Adapun sisa Rp998 M akan direalisasikan untuk 2 tahap selanjutnya.
Untuk itu Pemprovsu harus mengevalusi penggunaan anggaran penanganan corona tahap I dan menyusun rencana penanganan yang lebih strategis dan terukur untuk tahap II dan III dengan berfokus pada penangangan medis, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah positif corona di Sumatra Utara.
"Tingkatkan anggaran penanganan medis yang hanya sebesar 38,20%, kurangi belanja-belanja yang kurang urgen seperti biaya rapat-rapat dan belanja pegawai, validasi kembali data penerima bantuan sosial dan evaluasi distribusi bantuan langsung tunai, sinkronkan kerja GTPP Provinsi dan kabupaten/kota. Jika pandemi ini berlangsung lebih lama lagi, kemampuan keuangan provinsi tidak akan sanggup membiayainya. DPRD Sumut juga harus lebih maksimal melakukan fungsi pengawasan terhadap alokasi anggaran penanganan corona," ujarnya.