Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program yang diatur sesuai PP nomor 23 tahun 2020 itu menambah dana PEN jadi Rp 641 triliun dari sebelumnya Rp 405 triliun.
Praktisi koperasi menyayangkan alokasi dana bagi koperasi yang hanya Rp 500 miliar dan hanya berbentuk subsidi bunga.
Menurutnya, jika dana tersebut dibagi ke 126.000 unit koperasi yang terdata saat ini, maka masing-masing koperasi hanya akan menerima Rp 4 juta saja.
Selain itu, subsidi bunga untuk pelaku UMKM juga dinilai belum cukup. Saat ini tercatat total 22 juta pelaku UMKM yang jadi anggota koperasi, jika dananya dibagi rata maka setiap pelaku usaha kebagian sekitar Rp 5.000 sebagai subsidi bunga.
"Koperasi selama ini jadi wadah pelaku UMKM dan pekerja informal yang totalnya 130 juta orang dan kenyataannya 80% nya non bankable, jadi tak dapat dijangkau bank. Jadi tidak semua tersentuh oleh perbankan," kata Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia Frans Meroga Panggabean, Rabu (3/6/2020).
Gerakan koperasi mendesak pemerintah agar alokasi dana bagi koperasi dalam PEN ditinjau ulang. Serta peruntukkan paling dibutuhkan adalah stimulus penguatan likuiditas.
Karena menuju masa new normal ini pelaku UMKM butuh penguatan modal untuk memulai kembali kegiatan usahanya.
Frans menilai ekonomi kerakyatan mampu jadi buffer guna hindari resesi pasca pandemi dan mengulangi sejarah krisis 1998. Porsi konsumsi rumah tangga mencapai 60% dari PDB, jadi menurutnya pertahankan daya beli rakyat adalah strategi utama hindari resesi.
"Koperasi, pelaku UMKM, dan pekerja informal adalah pemeran utama sektor riil serta terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi sektor riil dan semua pemeran utama tadilah yang harus diberi perhatian lebih," katanya.
Ekonomi kerakyatan juga harus diandalkan dalam strategi rebound ekonomi tahun-tahun berikutnya yang pasti akan masih terasa sangat berat setelah dihantam pandemi. Apalagi sektor lain seperti manufaktur, investasi, dan pariwisata tidak akan cepat bangkit.
Hasil riset Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) menyimpulkan ada tiga strategi utama yang dapat dilakukan guna bangkit menebus perlambatan ekonomi Indonesia yang pada kuartal I-2020 yang melambat jadi 2,97% serta korban PHK dampak pandemi Covid-19 pun telah menembus 6 juta orang.
"Pertama, kondisi semua negara yang saat ini proteksi pemenuhan kebutuhan dalam negeri sehingga terganggunya supply chain global harus diambil jadi momen wujudkan kedaulatan pangan. Selama 2019, Indonesia impor produk pangan sampai Rp 225 triliun, jumlah sebesar itu bisa sediakan lapangan kerja bagi 2 juta orang," paparnya.
Kedua, harus dibuat sebuah arsitektur penciptaan closed-loop ekosistem yang saling dukung dan amankan setiap pelaku. Ekosistem itu harus dibuat sama sekali baru dan libatkan rakyat dari bawah sebagai strategi padat karya.
"Diakselerasi dengan market place berbasis digital yang baru serta hubungkan seluruh pemenuhan konsumsi masyarakat. Dengan semangat ekonomi kerakyatan, gerakan ini dilakukan di setiap kecamatan yang dorong BUMDes agar berbentuk koperasi serta dijangkari oleh koperasi role model skala nasional sebagai agregator," ujar Frans.
Strategi yang terakhir, kata Frans, adalah melibatkan peran BUMN sebagai toko display offline dan penyedia jaringan internet, serta jasa pengiriman logistik dan BUMN yang dinilai tepat adalah PT Pos Indonesia.
"Dengan aset fisik kantor yang ada setiap kecamatan dan dukungan jaringan internet yang reliable, serta bisnis utama adalah jasa pengiriman logistik, kami nilai PT Pos paling cocok. Apalagi strategi ini akan sekaligus menghidupkan kembali bisnis utama PT Pos yang selama ini kalah bersaing dengan perusahaan swasta sejenis," pungkasnya.(dtf)