Terkini Kamis, 13 Jan 2011 23:09 WIB

MedanBisnis-Medan. Industri rokok di Sumatera Utara (Sumut) benar-benar terpojok. Setelah
pemerintah menetapkan kenaikan cukai pita rokok sejak 1 Januari 2011,
kini pemerintah menginginkan industri rokok melakukan langkah-langkah
yang bisa mengingatkan masyarakat di semua tingkatan agar menyadari
bahaya merokok bagi kesehatan.

"Melalui RPP (rancangan peraturan pemerintah -red) Tembakau, pemerintah hendak menerapkan sejumlah aturan yang lain yang lebih ketat bagi industri rokok. Rencana pemerintah itu, terus terang, bisa menambah beban biaya operasional kami sebagai perusahaan tembakau," kata Public Relations PT STTC Siantar, Ng Pin Pin, kepada MedanBisnis, Kamis.

Aturan yang dimaksud Pin Pin adalah wacana keharusan bagi perusahaan penghasil rokok untuk menyertakan gambar tanda bahaya merokok bagi masyarakat. Dengan demikian, gambar itu akan memperkuat peringatan tertulis atas bahaya merokok bagi kesehatan yang sudah ada pada setiap bungkus rokok.

Menurut Pin Pin, jika wacana itu disahkan menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah, maka pihaknya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli mesin cetak yang canggih untuk membuat gambar tersebut.

Pun jika mereka mencetak gambar itu kepada perusahaan lain yang umumnya ada di Pulau Jawa, tetap akan memakan biaya mahal, waktu yang lama, dan jarak tempuh yang jauh. "Kalau mau memesan pencetakan gambar itu ke perusahaan lain, kan ada batas minimum delvery order-nya. Enggak bisa sedikit-sedikit memesannya. Ini benar-benar menambah biaya," keluh Pin Pin.

Kata Pin Pin, pukulan pemerintah terhadap industri rokok tidak cukup di situ. RPP itu juga memuat larangan berpromosi bagi perusahaan rokok. Padahal, kata Pin Pin, dalam judicial review UU Antitembakau, Mahkamah Konstitusi (MK) telah meloloskan permohonan pihak perusahaan periklanan agar larangan berpromosi iklan rokok di ruang terbuka dicabut. (hendrik hutabarat)