Finansial Rabu, 19 Jan 2011 13:58 WIB

MedanBisnis – Medan. Tren kinerja penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil Ditjen BC) Sumatera Utara periode 2008-2010 mengalami penurunan.

Adapun realisasi penerimaan selama 2010 tercatat senilai Rp 706,59 miliar yang terdiri dari bea masuk (BM) sebesar Rp 511,92 miliar dan dari cukai Rp 294,67 miliar. Penerimaan tersebut menurun dibanding tahun 2009 sebesar Rp 720,34 miliar yang terdiri dari BM sebesar Rp 577,93 miliar dan cukai Rp 242,41 miliar. Sedangkan penerimaan 2008 tercatat sebesar Rp 731,54 miliar yang terdiri dari BM sebesar Rp 686,69 miliar dan cukai Rp 244,85 miliar.

Tren penerimaan tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumut, Maimin didampingi sejumlah stafnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Propinsi Sumut yang dipimpin Mustofawiyah di Gedung Dewan, Selasa (18/1).

Dia mengatakan, penurunan tersebut sebagai ekses dari meningkatnya risiko penerimaan fiskal. Adapun risiko dimaksud yakni kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang mulai berlaku Januari 2010, dampak kenaikan tarif baru cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) yang berlaku sejak April 2010 serta internal effort Ditjen Bea Cukai .

Menurut Maimin, kekhawatiran penurunan penerimaan pada tahun 2011 juga cukup besar. Hal ini antara lain disebabkan beberapa hal yakni rencana pemberlakuan peraturan pemerintah (PP) Pengendalian Tembakau, rencana ratifikasi FCTC, rencana pemberlakuan pajak rokok daerah.
Selain itu, risiko penerimaan atas rencana Peraturan Daerah (Perda) Larangan merokok di tempat umum, fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, himbauan pemda-pemda yang melarang merokok di tempat tertentu.

Kemudian, paparnya, gencarnya gerakan amti tembakau oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan luasnya wilayah pengawasan bidang cukai sehingga pengawasan di daerah pemasaran BKC belum optimal.

Namun, demikian, di tengah tantangan tersebut pihaknya terus berupaya menorehkan peningkatan penerimaan, termasuk pada tahun 2011. Karenanya sejak 16 Januari 2011, pelayanan kepabeanan dibuka 24 jam atau satu hari penuh dengan tujuh hari kerja atau seminggu dan juga akan direncanakan program visional ke depan.

"Ini berlaku di KPPBC Tipe Madya Belawan, untuk kelancaran arus barang dan daya saing nasional dan juga dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)," sebutnya.

Komisi C meminta agar tetap diupayakan peningkatan penerimaan berlandaskan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. "Harapan kami, penerimaan itu memberi kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) Sumut," kata Wakil Ketua Komisi, Mustofawiyah. (benny pasaribu)