User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. Huawei atau Telkomsel
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,420.00 12,450.00
SGD 9,424.00 9,464.20
JPY 103.77 104.46
MYR 3,575.39 3,614.73
CNY 1,998.10 2,014.75
THB 378.83 382.90
HKD 1,601.10 1,606.00
EUR 15,198.35 15,261.25
AUD 10,126.05 10,176.75
GBP 19,417.45 19,490.55
Last update: 22 Des 2014 09:00 WIB
Wacana
Jumat, 13 Des 2013 07:11 WIB - http://mdn.biz.id/n/67682/ - Dibaca: 279 kali
Kecanduan Korupsi
BANGSA ini belum sepenuhnya sembuh dari kecanduan korupsi, bahkan ada indikasi semakin parah, meskipun sudah melakukan berbagai bentuk rehabilitasi. Perbaikan undang-undang oleh DPR, sosialisasi pendidikan anti korupsi, gerakan kampanye anti korupsi oleh sejumlah kalangan atau hukuman lama bagi pelaku korupsir nampaknya belum cukup ampuh menghajar para koruptor.
Curah hujan korupsi semakin deras. Tidak ada kalimat yang tepat untuk menggambarkan realitas korupsi di republik ini, kecuali candu-candu korupsi masih menodai kejernihan hati dan kebeningan akal sebagian pejabat di negeri ini.

Skandal demi skandal bernuansa korup datang silih berganti. Satu kasus korupsi belum selesai ditangani, kasus yang lain sudah muncul. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang khusus menangani kejahatan luar biasa tersebut terus menemukan pejabat-pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah yang masih saja kecanduan korupsi. Yang lebih celaka lagi, ada sebagian koruptor dengan tidak malu-malu melancarkan serangan balik saat diringkus KPK.

Transparency International (TI), suatu organisasi non-pemerintah berbasis di Berlin, Jerman, kembali meluncurkan hasil survei Corruption Perception Index (CPI) 2013 yang memperlihatkan posisi Indonesia masih sangat rendah. Dari 177 negara yang diteliti, Indonesia berada di peringkat 114, jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Skor Indonesia memang sedikit naik menjadi 32, merambat ke atas dari sebelumnya di posisi 28, skor yang sudah bertengger sepuluh tahun terakhir.

Kenaikan empat poin setidaknya memperlihatkan kerja keras aparat penegak hukum, terutama KPK, ada hasilnya meskipun tidak terlalu besar. Namun, kita masih terlalu jauh dibandingkan negara-negara yang hampir terbebas dari korupsi seperti Denmark (91), Finlandia (91), Selandia Baru (89), Swedia (89), Norwegia (86), dan Singapura (86).

Memang, korupsi di negara-negara berkembang yang sedang menjalani proses demokrasi, seperti Indonesia, cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Pemilu dan pemilukada sebagai bentuk extravaganza pesta demokrasi seringkali menjadi lonceng dimulainya tindakan pencolengan uang rakyat (baca:korupsi).

Sudah jadi pengetahuan masyarakat luas bahwa calon-calon pejabat pusat/daerah secara membabi-buta membagi-bagikan uang kepada rakyat dan terlibat kongkalikong dengan orang-orang yang dipercaya bisa mengantarkan menuju tampuk kekuasaan. Akibatnya, biaya politik yang mencapai miliaran bahkan mungkin triliunan itu harus ditebus dengan menggarong uang negara.

Teori Korupsi
Sehubungan dengan praktik korupsi di Indonesia sebagai negara berkembang, setidaknya ada sejumlah teori yang bisa menjelaskan mengapa tindakan pengkhianatan terhadap bangsa ini begitu membahana sebagaimana yang dikemukakan beberapa teoritisi.

Pertama, teori ketimpangan distribusi kekayaan. Teori ini menjelaskan bahwa semakin besar kesenjangan pendapatan semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara. Kedua, tersedianya kesempatan untuk elite memperkaya diri. Teori ini biasanya sangat berhubungan dengan kesempatan untuk memperkaya diri dengan berbagai variabel termasuk sejauh mana pembangunan ekonomi, khususnya sejarah dan latar belakang budaya, perkembangan politik, tingkat pendidikan, dan administrasi sistem hukum.

Ketiga, teori akumulasi modal. Teori ini mengatakan bahwa korupsi di negara-negara berkembang hanyalah sebuah bentuk akumulasi modal primitif oleh elite domestik atau kelompok kapitalis. Korupsi dipandang sebagai cara elite dari negara-negara berkembang mengeksploitasi rakyat untuk mengejar akumulasi modal. Hal ini seperti kelas kapitalis di negara-negara maju ketika mereka mengumpulkan kekayaan dari negara-negara terbelakang dan berkembang melalui kolonialisme dan imperialisme.

Sementara itu, banyak studi empiris menyimpulkan bahwa demokratisasi, sampai taraf tertentu, sebenarnya telah menciptakan kondisi yang menyuburkan praktik korupsi. Kita ambil satu contoh, misalnya studi yang dilakukan Moran (2001), yang berpendapat transisi menuju demokrasi baik dalam bentuk sebuah transisi dari pemerintahan otoriter atau dari komunisme atau dalam proses dekolonisasi atau munculnya negara-bangsa baru, mempunyai implikasi untuk perluasan korupsi.

Sebenarnya, para pejabat negara yang kecanduan korupsi sudah tahu bahwa daya rusak perilaku korupnya menyengsarakan dirinya dan orang lain. Ketika terindikasi melakukan korupsi, mereka harus berurusan dengan penegak hukum yang pada akhirnya masuk penjara. Belum lagi, perbuatan korupnya akan membuat rakyat sengsara karena dana untuk kesejahteraan rakyat terpangkas. Jalan menjadi rusak, fasilitas umum compang-camping, dana kesejahteraan untuk masyarakat tak tersalurkan, dan malapetaka-malapetaka berskala besar lainnya.

Kita juga bisa mengidentifikasi bahwa hasrat gaya hidup mewah tak jarang menjadi faktor yang melatarbelakangi seorang pejabat menjadi koruptor. Misalnya, mereka ingin memiliki mobil, rumah atau alat telekomunikasi yang serbah wah. Gaya hidup materialistis-hedonistis inilah yang mengantarkan sebagian pengurus negeri ini menyandang status ganda, yaitu sebagai pejabat negara sekaligus koruptor.

Faktor kesempatan yang dimaknai sebagai kesempatan memiliki kekuasaan juga tidak kalah besar dalam menyumbang maraknya koruptor-koruptor di negeri ini.

Dalam konteks ini, meskipun seorang pejabat memiliki jiwa idealis dan moralitas tinggi ketika dihadapkan pada kesempatan yang memungkinkan mereka melakukan korupsi, tidak jarang mereka terhanyut dan akhirnya mengalami kecanduan korupsi terus-menerus. Ini terkait juga dengan tidak tahan terhadap godaan yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama bujuk rayu dari teman pejabat yang memang bermental korup.

Menurut pandangan penulis, untuk menjalankan roda pemerintahan, seorang pejabat negara tidak cukup hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi wajib memiliki nilai-nilai moral. Kekuatan moral yang ada dalam diri pemegang kekuasaan senantiasa harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan. Kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok (partai), juga memainkan peranan yang sangat signifikan.

Selain internalisasi nilai-nilai moral di dalam jiwa pemegang kekuasaan, penegakan hukum yang tegas juga tidak kalah penting. Ini mengandung arti bahwa isi atau materi hukum harus benar-benar membuat jera para koruptor. Yang terjadi sekarang justru keringanan hukuman bagi koruptor, misalnya pemberian remisi oleh presiden yang sebenarnya tidak perlu ada. Muncul pertanyaan: bukankah kebijakan pemberian remisi hanya menyuburkan praktik-pratik korupsi?
Yang juga tidak boleh dikesampingkan adalah peranan aparat penegak hukum, terutama KPK yang harus tampil lebih garang dan radikal lagi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sikap takut atau ragu ketika menghadapi pejabat penting yang korup jangan sampai menjadi penghambat pembumihangusan tindak pidana korupsi. Intervensi kepentingan liar, terutama partai politik, wajib dikikis habis. KPK harus benar-benar bersikap independen dan berani.

Keberhasilan melenyapkan candu-candu korupsi di negeri tercinta Indonesia ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan kalau presiden sebagai pemimpin rakyat Indonesia tidak memiliki keseseriusan, ketegasan, dan keberanian dalam memukul mundur para koruptor.

Koruptor-koruptor akan terus bergentayangan, mencari dan memakan ladang-ladang baru korupsinya kalau pemberantasan korupsi hanya garang di atas mimbar pidato. (Oleh: Ahmad Ubaidillah)

Penulis mahasiswa Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta
Advertisement
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook