User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. PDIP
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,035.00 12,065.00
SGD 9,445.10 9,485.20
JPY 112.09 112.70
MYR 370,254.00 374,196.00
CNY 1,959.70 1,973.60
THB 37,453.00 37,910.00
HKD 1,551.00 1,555.80
EUR 15,348.25 15,411.85
AUD 10,552.35 10,604.05
GBP 19,363.15 19,436.85
Last update: 20 Okt 2014 09:00 WIB
Aceh Bisnis
Senin, 03 Feb 2014 07:45 WIB - http://mdn.biz.id/n/76635/ - Dibaca: 83 kali
Banyak SKPK Bireuen Belum Memahami UU KIP
MedanBisnis - Bireuen. Banyak satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) Bireuen dinilai belum memahami kewajibannya sebagai badan layanan publik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Ini terbukti dengan tidak adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di sejumlah SKPK," ucap komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) H Hamdan Nurdin saat sosialisasi KIP kepada siswa SeRAK dan pengurus Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK), Senin (27/1).

Kurangnya keterbukaan informasi publik, diakui Kadiv Advokasi dan Kampanye GaSAK Murni M Nasir. "Selain sejumlah SKPK yang masih kurang memahami UU KIP tersebut, masyarakat juga masih tidak update undang-undang KIP," ucapnya.

Murni mengklaim, sejak lahirnya UU baru GaSAK yang berani melaporkan sengketa informasi publik ke KIA tentang informasi pengembalian dana TKI DPRK Bireuen periode 2004-2009.(murdeli)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook