User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. ESDM
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,070.00 12,100.00
SGD 9,476.30 9,516.45
JPY 111.56 112.17
MYR 370,318.00 374,280.00
CNY 1,969.90 1,983.65
THB 37,248.00 37,670.00
HKD 1,555.80 1,560.65
EUR 15,361.55 15,425.15
AUD 10,703.75 10,754.55
GBP 19,458.05 19,531.95
Last update: 30 Okt 2014 09:00 WIB
Interaktif Bisnis
Senin, 17 Mar 2014 08:32 WIB - http://mdn.biz.id/n/85022/ - Dibaca: 160 kali
Caleg Incumbent Dilarang Terima Sumbangan
Indonesia akan memasuki masa kampanye untuk pemilihan calon anggota legislatif (caleg). Sekitar 90% anggota DPR saat ini dan penyelenggara negara lainnya mencalonkan diri sebagai caleg pada Pileg 2014.
Peraturan untuk caleg jenis ini cukup ketat. Mereka tidak boleh menerima sumbangan dari pihak manapun kecuali parpolnya masing-masing.

"Caleg incumbent yang menjabat sebagai DPR, DPRD, wali kota, gubernur hanya boleh mendapat biaya kampanye dari parpol," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Selain dana dari parpol, seorang caleg incumbent tentunya juga bisa menggunakan dana miliknya sendiri. Selain dari dua sumber dana itu, tidak diberpolehkan. "Selain dua tadi, bisa kategori gratifikasi," kata Giri.

Sedangkan caleg yang bukan pejabat atau penyelenggara negara, ketentuan untuk mereka lebih longgar. Selain dari partai, mereka juga bisa mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga.
Pernyataan Giri ini ditegaskan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam pertemuan dengan Komisioner KPU Ida Budiarti, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, pengamat politik Burhanudin Muhtadi dan perwakilan dari lima partai politik serta pihak-pihak lain, di kantor KPK.

Diskusi membahas mengenai potensi penerimaan gratifikasi oleh caleg incumbent."Kami warning. Agar caleg incumbent tidak menerima gratifikasi untuk keperluan kampanye," ujarnya.
Menurut Busyro, penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, terancam hukuman berat. Hal itu diatur dalam UU Tipikor.

"Berdasarkan pasal 12 huruf b disebutkan ancamannya 20 tahun atau (minimal) empat tahun penjara lho itu," kata Busyro. Terimakasih.

Komentar

Tapi kenyataannya kenapa setiap akan diadakan pemilu uang negara banyak terkuras habis? Ke mana larinya dana tersebut?
Dede' Komunal

antam sajalah..
Bengkalis Toelen

Pasti ada nanti sumbangan dari luar tuh !!
Alpon Simatupang

dilarang terima sumbangan tp wajib KORUPSI....?
Sudirman Gea

tehnis pengawasan nya bagaimana kalo dana nya cash semua
Budiman Mawardi

Saya siap jd penonton panggung hiburan dr parpol Indonesia.
Amuy Azah

di depan media bolehlah berita itu dibenarkan, tpi klo' dibalik layar,siapa yg tau?
Cesc Fadlee Dong-chul

ini kebijakan politik apa kebijakan pemerintah, yang bermain di dalam politik...he...he.
Harun Al Rasyid

Mantap pak Busyro dkk,diawasi terus pak.Buat caleg incumbent,hati hati ,telusuri dan pilah pilih dana kampanye anda.
Bagoes Pribadi

Yg sudah teruji dan terbukti tdk producktif ko ga jera ,dan ga tau malu belum balik modal kah ,yg muda dan berkualitas harus di kedepankan ..
Herlina B. Chandra

itu semua hanya omong kosong,mereka mana mau rugi,mereka pasti akan meminta sumbangan dari luar,supaya uang mereka tidak keluar
Vera Prastika Hutauruk

Emang harus begitu aturannya.. Bahkan lebih mantap lagi kalo semua caleg demikian. Jadi dana caleg lebih terkontol yaitu dari Partai dan dari pribadi.
Gpim Sumut

Kalau di kita ini peraturannya sungguh rapi dan tertata,tapi toch semua itu hanya simbol semata apa dan mengapa itu semua dilakukan pelanggaran-pelanggaran
Kamal Karim Siregar

Bagus... Itu baru peraturan adil. Sekaligus sbg bahan evaluasi bagi Caleg incumbent. Kalau memang terpakai barang tu, suara tak akan kemana walau tak kampanye sekalipun.
Abu Isra Nasution

sumbangan itu gampang di atur pak..! susah di bendung masalah sumbangan selagi ada org berniat menyambang pasti ada jalan nya manusia banyak kelemahan maka banya kemunafikan.
Saii'hutt Partahi Oloan

Ketentuan dan peraturan ini cukup baik diberlakukan asal penerapannya betul2 dilaksanakan ! Jangan tebang pilih, soalnya pengalaman yang sudah2 segala macam cara diberlakukan ... Jangan timbulkan yang mengatasinya menjadi YANG DIAWASI..
Adlin Mianus Siboro
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook