User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. KIH atau KMP
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,125.00 12,145.00
SGD 9,339.80 9,372.00
JPY 102.88 103.50
MYR 3,606.02 3,644.55
CNY 1,974.60 1,986.75
THB 368.90 373.08
HKD 1,562.90 1,566.45
EUR 15,204.85 15,255.35
AUD 10,456.65 10,499.45
GBP 19,009.55 19,066.55
Last update: 22 Nov 2014 09:00 WIB
Politik
Rabu, 07 Mei 2014 07:36 WIB - http://mdn.biz.id/n/94088/ - Dibaca: 214 kali
Soal Rekomendasi Panwaslu Medan, Caleg Beda Suara
MedanBisnis - Medan. Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) memberikan pendapat yang berbeda terkait rekomendasi penghitungan suara ulang pada 64 kelurahan di 18 Kecamatan di Kota Medan yang dikeluarkan Panwaslu Medan. Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan belum mengambil sikap atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Medan itu.
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Medan, Ahmad Arif, misalnya, mengaku tidak memermasalahkan dilaksanakannya pembukaan kotak suara dan menhitung ulang hasil pemilihan umum legislatif di Medan. "Kalau memang memungkinkan, silahkan, tapi apakah itu tidak terlambat?" kata Arif kepada wartawan di Medan, Selasa (6/5).

Dia menyayangkan rekomendasi Panwaslu Medan muncul setelah penetapan hasil di tingkat Medan, maupun di tingkat Provinsi. Menurutnya, Panwaslu Medan harus mengeluarkan rekomendasi tanpa menunggu laporan keberatan dari calon legislatif maupun partai politik.

"Mereka kan punya data pembanding, kenapa tidak dari awal diminta buka kotak suara. Ini seolah-olah sekadar mau nunjukkan bahwa Panwaslu itu bekerja," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu. Dia tidak menampik jika terjadi pergeseran suara yang cukup signifikan akan menimbulkan masalah baru. Konsekwensi itu haru ditanggung oleh penyelenggara pemilu.

Senada, Ketua DPC PDIP Medan, Hendry Jhon Hutagalung, menyatakan dukungan penuh pada Panwaslu Medan. Tahapan rekapitulasi nasional menjadi alasan tidak dilaksanakanya rekomendasi tidak relevan untuk mencari kebenaran. Menurutnya, rekomendasi Panwaslu Medan itu untuk memastikan dan membuka segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2014.

"Ini bukan masalah jadwal, tapi demi membuktikan kecurangan itu ada apa tidak. Harusnya bisa diakomodir," kata Hendry Jhon yang diprediksi bakal terpilih menjadi anggota DPRD Medan. Dia yakin, penghitungan ulang tidak menggganggu perolehan hasil suara PDIP yang saat ini memenangkan pemilu di Medan. Bahkan, ada keyakinan akan menambah suara untuk PDIP.

Namun, Henry Jhon juga menyayangkan rekomendasi keluar saat akhir tahapan. Sejak awal PDIP dan PKS sudah meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang di beberapa kecamatan yang disinyalir terjadi kecurangan. Namun tidak ada satu pun keberatan mereka diakomodir oleh penyelenggara pemilu. "Kalau dari awal diakomodir mungkin tidak seperti ini jadinya," ujarnya.Sementara itu Ketua KPU Medan Yenni Khairiah Rambe menyebutkan pihaknya hingga kemarin siang belum bisa memutuskan apakah akan mengakomodirnya atau tidak. Masih menunggu konsultasi dengan KPU Sumut.

"Kami bicara dulu ke KPU Sumut," sebut Yenni. Sebagaimana diketahui, Panwaslu Medan merekpmendasikan penghitungan ulang di 64 keluarahan di Medan. Rekomendasi dikeluarkan karena ditemukanya perbedaan hasil rekapitulasi dengan data hasil pemungutan suara dalam formulir model C-1.

Heran
Tapi di mata caleg DPRD Medan dari Partai Golongan Karya, Ilhamsyah SH, rekomendasi Panwaslu itu menimbulkan keheranan bagi dirinya. Sebab, kata Ilhamsyah, selama rangkaian penghitungan suara ditingkat PPS, KPPS hingga pleno di KPU Kota Medan masalah ini tidak muncul ke permukaan.

"Kita sangat heran, pasalnya selama proses pengitungan tidak ada ditemukan masalah dan protes terkait permasalahan ini," ungkapnya heran. Untuk itulah, Politisi yang juga dikenal vokal di DPRD Medan ini meminta Panwaslu Kota Medan untuk menyampaikan alasan yang jelas terkait adanya rekomendasi penghitungan suara ulang di 18 kecamatan di kota Medan tersebut. "Kalau ada rekomendasi harus jelas dasarnya sehingga masyarakat tahu permasalahannya dengan benar," kata dia. Ia curiga ada "pesanan" pihak tertentu terkait rekomendasi yang disampaikan Panwaslu tersebut. "Logikanya harus ada penghitungan suara ulang padahal dalam tahapan penghitungan suara di beberapa tingkatan semua setuju dan ikut menandatangani, dan semuanya tidak ada masalah," jelasnya.

Keheranan Ilham juga bukan tanpa alasan. Rekomenasi Panwaslu ini muncul disaat KPU pusat akan mengumumkan penetapan pemilu secara nasional. "Kita terus terang heran, Panwaslu itu memiliki relawan yang cukup banyak kenapa baru sekarang mereka mengeluarkan rekomendasi itu, kenapa pada saat masih penghitungan di tingkat KPU Kota Medan," jelasnya.

Seperti diketahui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Medan merekomendasikan penghitungan suara ulang Pemilu Legislatif (Pileg) di 64 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan terkait adanya pelanggaran administrasi. Adapun dugaan pelanggaran administrasi itu terkait adanya perbedaan data suara sah partai maupun perolehan suara sah untuk caleg pada berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Model C) dan Model C-1 lampiran dengan data yang terdapat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan (Model D) dan Model D-1 lampiran.

Panwaslu Medan sudah mengundang penyelenggara Pemilu, mulai KPPS, PPS, PPK, hingga KPU Medan untuk klarifikasi perbedaan data tersebut. Panwaslu Medan juga menindaklanjuti laporan yang menyebutkan adanya berbagai dugaan pelanggaran administrasi, seperti banyaknya ditemukan dokumen Model C-1 tanpa dilengkapi Model C halaman 3 yang berisi daftar hadir saksi.

Diduga terdapat unsur kesengajaan tidak melengkapi halaman 3 dengan tujuan untuk mengaburkan (tidak jelas) mengenai keaslian tanda tangan saksi. Ditemukan juga banyaknya pencatatan yang tidak jelas dan dihapus (tipe-x) pada Formulir Model C-1. Adapun ke-64 kelurahan yang direkomendasikan dilakukan hitung suara ulang itu berada di Kecamatan Medan Kota, Medan Perjuangan.

Lalu Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Amplas, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Area, Medan Marelan , Medan Denai, Medan Petisah, Medan Belawan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Sunggal. (edward f bangun/irvan sugito)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook