User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,010.00 12,040.00
SGD 9,441.10 9,481.20
JPY 112.20 112.80
MYR 3,658.19 3,698.37
CNY 1,957.20 1,971.15
THB 369.79 373.62
HKD 1,548.00 1,552.80
EUR 15,270.75 15,334.25
AUD 10,536.45 10,588.05
GBP 19,351.75 19,425.45
Last update: 22 Okt 2014 09:00 WIB
Politik
Selasa, 20 Mei 2014 08:27 WIB - http://mdn.biz.id/n/96329/ - Dibaca: 158 kali
Paripurna LKPj Walikota Medan "Lawak-lawak"
MedanBisnis - Medan. Pemandangan menarik dan bahkan terkesan "lawak-lawak" saat anggota DPRD Medan menggelar rapat paripurna, Senin (19/5). Meskipun sempat molor hingga dua jam lebih, rapat akhirnya diskor setelah Ketua DPRD Medan Amiruddin membuka rapat.
Pantauan wartawan, rapat kemarin sejatinya beragendakan rapat internal DPRD Medan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan, dan persetujuan serta penandatanganan rekomendasi DPRD Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran (TA) 2013.

Namun begitu pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, membuka rapat dan akan dilanjutkan penyampaian pendapat Fraksi Partai Demokrat oleh Ketua Fraksi Demokrat Drs Herri Zulkarnain, terjadi "hujanan" interupsi.

"Saya menilai rapat ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Di mana logikanya, kita rapat paripurna pendapat fraksi terhadap LKPj Walikota Medan, sementara pihak eksekutif (Pemko Medan-red) tidak ada sama sekali. Kan aneh kita membahas kinerja eksekutif, sementara mereka tak ada," ujar Ketua Fraksi PPP Ahmad Parlindungan Batubara.

Mendengar interupsi Parlindungan, Amiruddin langsung menjelaskan kalau rapat internal itu memang tidak menghadirkan pihak eksekutif, karena rapat hanya penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan persetujuan serta penandatangan rekomendasi DPRD Medan terhadap LKPj Walikota Medan TA 2014. "Rabu (22/5) nanti baru paripurna penandatanganan persetujuan bersama dengan Walikota Medan soal LKPJ TA 2013," terang Amiruddin.

Mendengar penjelasan tersebut, Ahmad Parlindungan kembali angkat suara dan mengungkapkan bahwa proses dan tahapan pendapat fraksi dan panandatanganan persetujuan bersama itu bagian yang tak terpisahkan. Artinya, paripurnanya hanya dilakukan sekaligus atau hanya sekali rapat paripurna saja, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

"Kita jangan rusak dan lari dari ketentuan, justru di saat kita akan berakhir masa jabatan. Sebab, selama hampir lima tahun periode kita, kok menjelang akhir periode ini kita menyalahi dan lari dari mekanisme serta aturan yang berlaku. Jadi saya minta paripurna ini dibatalkan dan dijadwalkan rapat paripurna berikutnya dengan menghadirkan pihak eksekutif," tegas Ahmad Parlindungan.

Tak habis akal, Amiruddin pun "melempar" permasalahan ini kepada pihak Sekretariat DPRD Medan dengan alasan telah terjadi kesalahan administrasi. Spontan Sekretarris DPRD Medan Mhd Azwarlin Nasution, membantah dan mengkalrifikasinya. "Kami hanya menindaklanjuti hasil rapat badan musyawarah (banmus) yang telah menjadwalkan paripurna ini. Jadi tidak ada kesalahan administrasi," tegasnya.

Setelah banyak muncul intrupsi lainnya, Amiruddin akhirnya menskor rapat sekitar 15 menit dan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan dewan rapat kordinasi di ruang kerja Sekretaris DPRD Medan, guna mengambil jalan tengah apakah rapat paripurna dilanjutkan, diskor atau dibatalkan.

Usai rapat kordinasi dengan pimpinan fraksi, akhirnya disimpulkan bahwa rapat paripurna, Senin (19/5) itu diskor. "Berdasarkan hasil rapat kordinasi kami dengan pimpinan fraksi barusan, maka diambil kesimpulan rapat paripurna hari ini diskor, dan dilanjutkan, Rabu (22/5) dengan menghadirkan pihak eksekutif," ujar Amruddin sembari mengetok palu tanda rapat diskor.

Sementara itu, Ahmad Parlindungan, kepada wartawan usai rapat paripurna, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyesali kenapa pihak Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan bisa kecolongan dengan menjadwalkan atau mengagendakan parpurna itu. Seharusnya, kata dia, anggota Banmus lebih selektif dan memahami mekanisme dan agenda paripurna dalam tahapan pembahasan LKPj Walikota Medan.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Agus Suriadi, menegaskan kalau paripurna kemarin tidak ubahnya seperti panggung "lawak-lawak". Seharusnya saat penyampaian pendapat fraksi terkait LKPj Walikota Medan Tahun Anggaran 2013, pihak eksekutif dalam hal ini pihak Pemko Medan, harus hadir. "Jadi siapa yang mendengarnya kalau eksekutif tidak hadir. Itu kan menyangkut LKPj Walikota Medan. Ya seperti "lawak-lawaklah" itu paripurnanya," ujarnya saat diminta tanggapannya. (irvan sugito)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook