User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. Porseni
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,800.00 11,830.00
SGD 9,331.00 9,370.40
JPY 109.90 110.49
MYR 3,677.60 3,716.79
CNY 1,918.50 1,931.50
THB 364.68 369.14
HKD 1,522.20 1,526.65
EUR 15,233.85 15,297.45
AUD 10,673.15 10,723.95
GBP 19,160.85 19,234.45
Last update: 13 Sep 2014 09:00 WIB
Nasional
Kamis, 12 Jun 2014 08:50 WIB - http://mdn.biz.id/n/100272/ - Dibaca: 104 kali
Pemenang Pilpres
Pakar Sarankan KPU Minta Tafsir ke MK
MedanBisnis - Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menimbang-nimbang UU Pilpres 2014. Soalnya, baru kali pertama ini peserta Pilpres yang lolos verifikasi hanya dua pasang calon.
Oleh karenanya, KPU mengadakan diskusi bersama pakar hukum tata negara terkait penerapan presidential threshold. Para pakar menyarankan agar KPU meminta tafsir ke Mahkmah Konstitusi (MK).

Menurut Anggota Komisioner KPU Sigit Pamungkas, KPU akan menentukan sikapnya dalam waktu dekat. "Ya paling lama maksimal tiga minggu lagi (sudah ada kesimpulan sikap yang akan kita ambil)," tutur Sigit usai mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pakar tata Negara, di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Turut hadir dalam diskusi ini dari KPU antara lain Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Anggota Komisoner Hadar Nafis Gumay serta Ida Budhiati. Dari pakar hukum tata negara antara lain peneliti LIPI Siti Zuhro, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin dan Direktur PukAT UGM Zainal Arifin Mochtar.

Diskusi cukup berjalan panjang membahas bagaimana jika salah satu pasangan mampu memperoleh suara di atas 50%, tetapi tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia, apakah akan dinyatakan menang atau diadakan lagi putaran kedua dan langsung memenangkan pilihan mayoritas suara.

Sebab, mengacu pada UUD 1945 Pasal 6A ayat 3 tentang tata cara pemilihan presiden itu disebutkan pasangan akan terpilih bila meraih suara lebih dari 50% dengan minimal suara 20% di setiap provinsi.

Sebagian besar tim pakar tata negara menyarankan agar KPU meminta penafsiran UU tersebut berkaca pada kondisi ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara KPU sendiri masih harus merembukkan masalah ini secara internal lebih dulu.

"Kami nanti akan pleno tapi gambaran ini cukup jelas syarat itu harus dipenuhi. Tapi syarat itu bisa dipenuhi atau tidak belum diketahui. Apakah dengan suara syarat terbanyak atau bagaimana," terang Hadar Nafis Gumay kepada wartawan.
Bagaimana kalau dari dua pasang ini tidak memenuhi syarat tersebut?
"Saya melihat karena calonnya hanya dua kemungkinan tidak memenuhinya sangat kecil sekali. Apalagi melihat hasil survei kedua pasang capres. Walaupun demikian memang segala sesuatunya harus diantisipasi. Nah ini yang memang jadi masalah. Pilihan yang pertama memang ke MK," tutup Gumay.

Secara terpisah, komisioner KPU Arief Budiman menyatakan bahwa KPU sudah memiliki preferensi sendiri soal pemenang Pilpres. "Kita sudah punya kesimpulan apakah akan satu atau dua putaran. Tapi itu kita simpan dulu lah. Takut ada anggapan kita ini condong ke kanan atau kiri," kata Arief.

KPU tak berniat konsultasikan hal ini ke MK. Menurutnya dalam konteks Pemilu maka KPU-lah yang mengambil keputusan.

"Kita tetap jaga agar masyarakat tidak salah tafsir. Kemudian yang menjadi penyelenggara Pemilu adalah kita, jadi kita yang ambil keputusan," pungkas Arief. (dcn)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook