User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. CPNS
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,660.00 11,690.00
SGD 9,335.40 9,376.10
JPY 112.20 112.82
MYR 3,666.14 3,705.16
CNY 1,891.30 1,907.50
THB 363.17 367.03
HKD 1,504.30 1,508.70
EUR 15,479.85 15,544.25
AUD 10,858.95 10,911.55
GBP 19,328.75 19,403.15
Last update: 23 Agt 2014 09:00 WIB
Daerah
Rabu, 23 Jan 2013 08:21 WIB - http://mdn.biz.id/n/8665/ - Dibaca: 207 kali
Pemkab Simalungun dan BPK Sepakati Juknis e-Audit
MedanBisnis - Simalungun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menyepakati petunjuk teknis (juknis) e-audit.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi data (e-audit) yang ditandatangi Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM bersama dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Muktini, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, kemarin.

Selain Pemkab Simalungun melakukan kesepakatan tentang juknis e-Audit tersebut, enam kabupaten/kota di Provinsi Sumut juga melakukan hal yang sama, masing-masing Kabupaten Serdang Bedagai, Samosir, Asahan, Tapanuli Utara, Karo, Kota Binjai dan masing-masing kepala daerah melakukan penandatanganan bersama dengan BPK RI.

Menurut Muktini, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data antara BPK RI dengan pemerintah daerah Sumut pada tanggal 12 Juli 2012.

Petunjuk teknis secara tertulis ini nantinya akan dijadikan pedoman baik BPK maupun bai Pemerintah Daerah dalam penerapan e-audit.

Dikatakan, pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap terhadap entitas pemeriksaan di 33 daerah di Sumatera Utara.

Seperti 27 September 2012 kegiatan yang sama juga telah dilakukan oleh Kota Medan, Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Ketiga kabupaten/kota ini merupakan pilot project pelaksanaan e-audit di wilayah Sumut, karena dinilai memiliki ketersediaan sistem dan data yang lengkap. Mereka juga telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan BPK," kata Muktini.

Tanggal 6 Desember 2012, kegiatan yang sama dilaksanakan oleh 13 kabupaten/kota. 17 Januari 2012 dilakukan 7 kabupaten/kota, dan sisanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Namun sebelumnya bagi daerah yang belum menyepakati juknis e-audit akan mengadakan kegiatan pembahasan keputusan bersama tentang juknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Samosir Mangindar Simbolon mewakili 7 kepala daerah, mengatakan, banyak pengalaman yang diberikan BPK RI kepada daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan di daerah.

"Namun dengan e-audit ini, diharapkan BPK tidak hanya melihat dari sistem ini akan tetapi tetap memberikan masukan masukan kepada daerah dalam pelaksanaanya," katanya.

Sebelumnya, LO IT BPK RI Perwakilan Sumut, Karyanto Wijaya melakukan demo penarikan data auditee oleh BPK dengan menggunakan metode e-audit. Untuk demo ini, sampel penarikan data di ambil dari Pemko Medan.

Kryanto mengatakan, data yang dikirimkan akan dimunculkan pada fortal audit BPK RI dan data yang ditampilkan tidak dapat diubah.(samsudin harahap)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook