User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,965.00 11,995.00
SGD 9,425.70 9,465.85
JPY 109.32 109.91
MYR 3,698.44 3,737.25
CNY 1,944.40 1,957.70
THB 370.13 374.19
HKD 1,543.40 1,547.80
EUR 15,433.65 15,497.65
AUD 10,693.15 10,745.25
GBP 19,715.95 19,791.85
Last update: 19 Sep 2014 09:00 WIB
Umum
Selasa, 09 Apr 2013 08:43 WIB - http://mdn.biz.id/n/22567/ - Dibaca: 392 kali
KPU Tarik Peraturan No 13/2013
KPUD Sumut Bingung soal Pencalegan Calon Gubsu
MedanBisnis - Medan. Dilarang, dibolehkan, kini dilarang kembali. Itulah sikap KPU yang plin-plan terkait boleh tidaknya pasangan calon kepala daerah menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014.
Pada awalnya KPU melarang pasangan calon kepala daerah menjadi caleg. Aturan itu tertuang dalam Pasal 47 Peraturan KPU (PKPU) No 7/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai pasangan calon dalam Pilkada tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Kemudian, ayat 2 pasal yang sama menjelaskan bahwa bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Aturan ini sempat mengganjal sejumlah calon Gubsu/Wakil Gubsu yang ingin kembali maju sebagai caleg DPR dan DPRD Sumut, seperti Effendi Simbolon (FPDIP DPR), Chairuman Harahap (FPG DPR) dan Fadly Nurzal (FPPP DPRD Sumut).
KPU kemudian mencabut Pasal 47 itu dengan menerbitkan PKPU No 13/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pencabutan itu, maka calon kepala daerah bisa mendaftar sebagai caleg.
Belum seminggu PKPU No 13/2013 itu diterbitkan, KPU mencabutnya. PKPU No 7/2013 pun diberlakukan kembali, termasuk pasal 47 soal larangan pasangan calon kepala daerah menjadi caleg.
Padahal, pendaftaran caleg dibuka mulai hari ini (Selasa, 9/4). "Benar sudah ditarik. Penyebabnya kita tidak tahu," kata anggota KPU Sumut, Surya Perdana kepada MedanBisnis, Senin (8/4).
Surya menjelaskan, menurut KPU Pusat, tata cara pendaftaran calon tetap menggunakan PKPU No 7/2013, sedangkan dalam pelaksanaanya, masih menunggu petunjuk teknis.
"Inilah kami bingung, apalagi besok pendaftaran sudah dimulai," kata Divisi Hukum KPU Sumut itu.

Ia mengaku pihaknya sudah sempat menyosialisasikan PKPU No 13/2013. Namun pasca pencabutan PKPU No 13/2013 itu, belum ada klarifikasi kepada seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014."Nggak sempat lagi, soalnya besok sudah mulai pendaftaran. Kita akan komunikasi kan saja," ujarnya.

Surya tidak bisa memastikan apakah pasangan calon kepala daerah, termasuk calon Gubsu/Wagubsu punya kesempatan mendaftar sebagai caleg. "Belum bisa dipastikan," sebutnya.
Ia kembali mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu aturan teknis dari KPU Pusat. Kemungkinan, dalam petunjuk teknis itu akan memuat kedudukan calon kepala daerah pasca putusan final Pilkada.

"Kalau dalam petunjuk teknis itu nantinya disebutkan bahwa status calon kepala daerah sampai ditetapkan hasil yang berkekuatan hukum tetap, maka masih ada waktu bisa mendaftar sebagai caleg. Artinya, dengan putusan hasil itu, status sebagai calon kepala daerah otomatis lepas. Kebalikanya, jika putusan MK bahwa Pilgubsu diulang, maka status calon kepala daerah masih melekat," katanya.

Ia menyebutkan, pendaftaran bacaleg hingga 22 April 2014. Sedangkan putusan MK paling lama 14 hari sejak gugatan didaftarkan. Sementara, gugatan pasangan Gus Irawan-Soekirman (Gusman) dan Effendi Simbolon-Djumiran Abdi (ESJA) didaftarkan 22 dan 23 Maret 2013
Berbeda dengan 7 kabupaten/ di Sumut yang akan menggelar Pilkada. Stasus calon KDh masih disandang saat penetapan daftar calon tetap (DCT).

Pengamat politik, Agus Suryadi mengatakan, kegamangan KPU dalam menegakkan peraturan yang dibuatnya sendiri menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Tidak hanya menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, juga membuka celah adanya gugatan terhadap hasil pemilu kelak. ( edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook