User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
Ex. Pemudik
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,550.00 11,600.00
SGD 9,298.70 9,355.70
JPY 113.36 114.20
MYR 3,625.59 3,665.51
CNY 1,861.30 1,878.25
THB 361.65 365.75
HKD 1,489.90 1,497.25
EUR 15,550.95 15,642.65
AUD 10,855.85 10,937.75
GBP 19,615.45 19,724.75
Last update: 26 Jul 2014 09:00 WIB
Keuangan & Perbankan
Kamis, 25 Apr 2013 06:17 WIB - http://mdn.biz.id/n/25636/ - Dibaca: 454 kali
BPK Siap Umumkan LHP atas LKPD 2012
MedanBisnis - Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) siap mengumumkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012. Hingga kini, tim BPK yang melakukan audit atas LKPD beberapa kabupaten/kota telah selesai melakukan pemeriksaan.
"Sudah ada yang selesai, namun kita akan menyerahkan ini kepada DPRD terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyerahkannya ke kabupaten/kota yang diserahkan langsung kepada bupati atau walikota dan disaksikan DPRD," ujar Kabag Hukum dan Humas BPK Kantor Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop kepada MedanBisnis di Medan, Rabu (24/4).

Dia mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai dilakukan setelah 60 hari penyerahan berkas ke BPK. Tahun ini, katanya, daerah yang paling cepat menyerahkan laporan keuangan daerah adalah kabupaten Simalungun.

"Kabupaten Simalungun menyerahkan LKPD tahun 2012 tertanggal 15 Februari 2013. Jadi tim sudah selesai melakukan pemeriksaan, sudah ada hasilnya dan kita tinggal menginformasikan dengan menyerahkan langsung hasilnya kepada bupati atau pejabat daerah yang memiliki wewenang," ujarnya.

Mikael mengatakan tahun ini ada 23 kabupaten/kota ditambah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu. Dia mengatakan, pihaknya seharusnya menerima LKPD seluruh (33) kabupaten/kota di Sumut pada 30 Maret. Meski demikian, pihaknya tetap akan menunggu kabupaten/kota yang belum menyerahkan LKPD tahun 2012 walaupun sudah terlambat.

Selain itu, pihaknya juga tetap akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pemeriksaan dilakukan oleh tim selama 60 hari setelah LKPD diserahkan ke BPK.
Dalam memberikan opini, pihaknya tetap mengedepankan independensi dan tidak ada unsur-unsur lainnya. Opini yang diberikan BPK, sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksa. Tahun lalu, Kabupaten Humbang Hasundutan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita berharap tahun ini ada perbaikan dalam menyusun laporan keuangan kepada kabupaten/kota sehingga meraih peningkatan opini. Problemnya adalah soal penataan aset dan beberapa administrasi atau laporan yang disajikan tidak sesuai sehingga diperlukan perbaikan. Misalnya, Kabupaten Deli Serdang yang sudah lima kali memeroleh opini disclaimer. Kita berharap tahun ini ada peningkatan," ujarnya. (ramita harja)
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook