User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,460.00 12,510.00
SGD 9,477.40 9,531.55
JPY 104.59 105.46
MYR 3,597.70 3,637.10
CNY 1,998.10 2,014.75
THB 379.31 383.36
HKD 1,606.20 1,613.65
EUR 15,290.95 15,378.55
AUD 10,179.85 10,247.05
GBP 19,502.45 19,607.05
Last update: 19 Des 2014 09:00 WIB
Daerah
Selasa, 04 Jun 2013 07:39 WIB - http://mdn.biz.id/n/32913/ - Dibaca: 514 kali
19 Tambang di Madina Belum Pro Rakyat
MedanBisnis - Panyabungan. Sebanyak 19 izin perusahaan tambang yang telah beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di luar PT Sorikmas Mining (SM) dan Geothermal Pawer, belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Madina.
"Kita minta Pemkab Madina harus tegas soal izin tambang ini. Kalau tidak memberi manfaat, sebaiknya ditinjau ulang saja," kata anggota Komisi 3 DPRD Madina, Arsidin kepada MedanBisnis, di Panyabungan, Senin (3/6).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini, mempertanyakan kenapa Pemkab tidak bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
"Kita heran kenapa pemkab tidak bertindak tegas terhadap pertambangan yang ada.

Padahal, beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Kadis Kehutanan yang membenarkan bahwa banyak perusahaan di Madina melakukan penebangan liar," kata Arsidin.

Dia menyebutkan, salah satu perusahaan yang tidak membawa manfaat kepada rakyat adalah PT M3. Berdasarkan temuan-temuan tim di lapangan, sampai sekarang belum juga ada tindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan-aturan.

"Sudah jelas-jelas berdasarkan hasil investigasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwa PT M3 telah melakukan pembalakan liar namun sampai saat ini kita belum mendengar ada tindakan terhadap perusahaan ini," katanya.

Informasi yang dihimpun MedanBisnis, Dinas Kehutanan Madina telah menemukan PT Madinah Madani Mining (M3) melakukan pemanfaatan kayu untuk camp/barak karyawan sebanyak 46,5000 M3 yang terdiri dari 15 unit barak karyawan," tegas Arsidin.

Dia mempertanyakan kinerja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, karena sudah jelas-jelas menemukan beberapa fakta pelanggaran yang dilakukan PT M3 namun belum ada tindakan.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan, persoalan PT M3 ini sudah banyak disoroti masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Madina terkesan tutup mata terhadap persoalan PT M3 ini.

"Tidak akan mungkin masyarakat meributinya kalau tidak ada dasar, namun Pemerintah menanggapinya dengan dingin saja, sehingga hal ini membuat kita bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan PT M3 ini," kata Arsidin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal Drs Mara Ondak Harahap, mengakui bahwa PT M3 melakukan pemanfaatan kayu untuk camp/barak karyawan sebanyak 46.500 M3 yang terdiri dari 15 unit barak karyawan.
(zamharir rangkuti)
Advertisement
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook