User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,550.00 11,600.00
SGD 9,298.70 9,355.70
JPY 113.36 114.20
MYR 3,625.59 3,665.51
CNY 1,861.30 1,878.25
THB 361.65 365.75
HKD 1,489.90 1,497.25
EUR 15,550.95 15,642.65
AUD 10,855.85 10,937.75
GBP 19,615.45 19,724.75
Last update: 26 Jul 2014 09:00 WIB
Keuangan & Perbankan
Selasa, 25 Jun 2013 06:42 WIB - http://mdn.biz.id/n/36638/ - Dibaca: 256 kali
LHP LKPD Dairi dan Batubara Raih Opini WDP
MedanBisnis - Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Pewakilan Sumut menyematkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Dairi dan Batubara tahun anggaran 2012.
"Pada tahun sebelumnya Kabupaten Dairi mendapatkan opini WDP juga. Sedangkan Kabupaten Batubara tahun ini mendapat opini yang bagus yakni WDP, dari disclaimer tahun sebelumnya," ujar Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumut, Muktini melalui Kabag Humas Mikael Togatorop kepada MedanBisnis, Senin (24/6).

Mikael mengatakan, dengan diserahkannya LHP Kabupaten Dairi dan Batubara maka tercatat sekitar 9 kabupaten/kota yang telah diberikan LHP dari BPK kepada daerah. LHP diberikan langsung oleh Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumut kepada walikota/bupati yang disaksikan oleh anggota dewan.

"Dari opini yang baru diberikan, ada satu daerah yang memperoleh opini disclaimer yakni Tebingtinggi yang lainnya WDP dan WTP seperti Kota Medan dan Humbang Hasundutan," katanya.

Dia menjelaskan, meski sudah ada kemajuan di beberapa daerah dalam menyusun laporan keuangan tetapi masih ada beberapa kekurangan, seperti penataan aset dalam laporan yang tidak sesuai. Kekurangan itu, kerap terjadi pada laporan anggaran tahun sebelumnya.

"Opini yang diberi oleh BPK bersifat independen. Begitu LKPD diserahkan oleh kabupaten/kota.

tim pemeriksa dari BPK langsung bergerak untuk melakukan pemeriksaan ke daerah," ucapnya.

Dia mengaku, masih banyak LHP kabupaten/Kota yang belum selesai diperiksa mengingat LKPD yang diserahkan juga waktunya berbeda. Berdasarkan aturan, pemeriksaan dilakukan 60 hari setelah LKPD diserahkan ke BPK. (ramita harja)
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook