User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. BNN
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,070.00 12,100.00
SGD 9,476.30 9,516.45
JPY 111.56 112.17
MYR 370,318.00 374,280.00
CNY 1,969.90 1,983.65
THB 37,248.00 37,670.00
HKD 1,555.80 1,560.65
EUR 15,361.55 15,425.15
AUD 10,703.75 10,754.55
GBP 19,458.05 19,531.95
Last update: 30 Okt 2014 09:00 WIB
Umum
Jumat, 16 Agt 2013 09:08 WIB - http://mdn.biz.id/n/45450/ - Dibaca: 457 kali
Kedudukan Politik Rahudman Makin Kuat
MedanBisnis - Medan. Kedudukan politik Rahudman Harahap di Pemko Medan makin kuat pasca vonis bebas majelis hakim kepadanya. Melepas status walikota aktif selama menghadapi persidangan menjadi kesempatan bagi Rahudman untuk memetakan siapa yang loyal dan tidak kepadanya.
"Divonis bebas, posisi politik pemerintahan Rahudman semakin kuat. Saat proses hukum mengharuskannya nonaktif, saatnya dia melihat, siapa yang loyal, siapa yang tidak. Dia akan menilai itu untuk menentukan struktur jabatan Pemko selanjutnya," kata pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi, di Medan, Kamis (15/8).

Menurut Agus, peluang menduduki posisinya kembali sebagai walikota definitif terbuka setelah majelis hakim hakim Tipikor Medan membebaskannya dari tuntutan korupsi dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tapanuli Selatan. Saat kedudukan itu diperoleh kembali, dia mengambil kewenangannya untuk menyusun "kabinetnya".

"Ini juga menjadi pelajaran baginya untuk hati-hati menyelenggarakan anggaran daerah," sebutnya.
Sebagaimana isu berkembang, Plt Dzulmi Eldin berencana merombak jajaran pejabat eselon II dan III di jajaran Pemko Medan. Hal itu berpotensi merenggangkan hubungan harmonis antara Rahudman dan Dzulmi Eldin.

"Kalau saya lihat, sejauh ini mereka masih harmonis. Eldin juga bekerja sesuai dengan aturan dan tupoksi dalam jabatannya. Kecuali, Rahudman menanggapi isu itu dengan tendensius, bisa in-harmonis hubungan mereka," sebutnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung, Medan, Jamaluddin Marbun SH MH menyebutkan, putusan hakim tingkat pertama tidak serta merta mengembalikan status atau kedudukan seorang terdakwa dalam jabatannya.

"Secara hukum, putusan tingkat pertama tersebut belum berkekuatan hukum tetap jika jaksa mengajukan kasasi," sebutnya.

Jika dalam kasus ini jaksa mengajukan kasasi dan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung sama seperti putusan pertama, maka status pelaksana tugas akan dicabut dan Gubernur Sumut kembali mengusulkan pengembalian kedudukan walikota. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook