User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,645.00 11,675.00
SGD 9,312.30 9,352.85
JPY 111.93 112.56
MYR 3,675.28 3,714.83
CNY 1,886.90 1,903.15
THB 363.63 367.77
HKD 1,502.40 1,506.75
EUR 15,450.65 15,514.95
AUD 10,828.75 10,881.15
GBP 19,291.15 19,365.35
Last update: 22 Agt 2014 09:00 WIB
Terkini
Senin, 19 Agt 2013 20:54 WIB - http://mdn.biz.id/n/45801/ - Dibaca: 139 kali
SP3 Kasus Awang Farouk Digugat, Kejagung: Kita Ikuti Proses Hukum
MedanBisnis - Jakarta. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak digugat.
Kejaksaan Agung siapmengikuti proses hukum yang segera dimulai. "Ya itukan bagian proses hukum kita hormati penggugat," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (19/8/2013). Andhi mengatakan, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum jika tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, Andhi menegaskan kejaksaan sudah mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

"Kita kan pasti ada dasar hukumnya. Kita hadiri saja persidangan," ucap Andhi. Sebelumnya warga Kalimantan Timur Andi Mappasiling mengajukan gugatan praperadilan. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen kepada detikcom di kantornya, Jl Ampera Raya Jakarta, Senin (19/8/2013).

Di dalam permohonannya, Andi yang bekerja sebagai karyawan swasta itu meminta hakim untuk meyatakan batal dan tidak sah surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut dibuka kembali. Kejagung sebelumnya telah mengeluarkan SP3 Awang Farouk pada akhir Mei lalu karena dinilai tidak cukup bukti. Peran Awang Faroek tidak disebut dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua terdakwa lain yakni Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi.

"Dalam putusan yang sudah inkrah (Kasasi) itu tidak menggambarkan keterlibatan AFI (Awang Faruk Ishak) dalam kasus itu, karena dalam kasus itu hasil penyidikan yang kita kerjakan. Kemudian kita limpahkan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Muda Pidana Khusus, Adi Toegarisma kepada wartawan di Gedung Kejagung, Selasa (4/6/2013). Alasan lain menurut Adi adalah saat proses jual-beli saham itu terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut Awang Faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah.

Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi sama sekali tidak menyentuh Awang. "Dalam pertimbangan hukum putusannya sama skali tidak menyentuh AFI karen memang ketika itu yang bersangkutan belum bupati. Ini kasusnya di kabupaten," ucap Adi. Kejagung sebelumnya menetapkan Awang Faroek Ishak sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Print-82/F.2/Fd.1/7/2010 tanggal 6 Juli 2010. Awang ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan kas negara yang terjadi pada tahun 2002 hingga 2008. Akibat hal ini Awang diduga merugikan negara hingga Rp 576 miliar. (dtc)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook