User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,690.00 11,720.00
SGD 9,340.80 9,394.90
JPY 111.97 112.80
MYR 3,692.16 3,731.90
CNY 1,897.10 1,911.10
THB 364.65 368.81
HKD 1,508.00 1,512.75
EUR 15,325.65 15,411.85
AUD 10,889.25 10,964.15
GBP 19,382.05 19,478.75
Last update: 01 Sep 2014 09:00 WIB
Wacana
Selasa, 20 Agt 2013 07:10 WIB - http://mdn.biz.id/n/45838/ - Dibaca: 553 kali
Caleg "Cerdas" dan Pemilih Cerdas
Meski pelaksanaan pemilu legislatif masih menyisakan waktu sekitar satu tahun lagi, namun geliat para caleg (calon legislatif) sudah jelas terlihat saat ini. Meski belum memasuki masa resmi untuk berkampanye, para caleg sudah sibuk "menjual diri" dengan banyak cara. Ada yang memasang fotonya di spanduk, baliho, poster, selebaran, kartu nama, dan ada juga yang memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya.
Patut disayangkan karena lembaga resmi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu) hingga kini seakan tidak punya kekuatan dan nyali untuk meredam "nafsu" para caleg yang belum apa-apa sudah mengotori berbagai ruang publik dengan atribut-atribut kampanye. Terlebih lagi pada momen-momen istimewa, misalnya saat bulan puasa, hari raya Idul Fitri, perayaan HUT RI, Natal dan Tahun Baru, maka akan semakin pusinglah kita menyaksikan banyaknya poster para caleg yang mengiklankan dirinya.

Pada umumnya, pesan yang ingin disampaikan caleg pun seragam. Hanya sekedar memajang foto diri, nomor urut, asal partai, slogan-slogan "narsis", dan beberapa kalimat yang intinya meminta dukungan suara dari publik. Mereka pun tak segan-segan menjual ketokohan orang lain. Misalnya, caleg dari PDI-P akan memajang fotonya dengan berlatar gambar Soekarno (Proklamator RI), Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDI-P), atau mungkin tokoh fenomenal saat ini, Jokowi (Joko Widodo). Hal yang sama pun dilakukan caleg-caleg dari partai lain.

Demi mencapai ambisinya, para caleg akan mengerahkan segala kemampuannya dan dengan segala cara. Batasan-batasan etika dan kepatutan pun acapkali diabaikan. Tanpa mengenal tempat dan waktu, si caleg akan selalu memanfaatkannya untuk mempromosikan diri. Si caleg benar-benar menunjukkan bahwa yang dibutuhkannya hanyalah suara dan dukungan dari para pemilih; tak peduli apakah para pemilih tadi benar-benar mengenalnya dengan baik (visi misi dan track record).

Para caleg dengan "cerdas" memanfaatkan apapun alat, media, momentum untuk mengkampanyekan diri. Politik identitas dieksploitasi sedemikian rupa. Misalnya, jika si caleg adalah lulusan kampus A, maka sedaya upaya dia akan menggarap suara calon pemilih di kampus tersebut. Jika ia berasal dari satu organisasi/perkumpulan tertentu, hal yang sama pun akan dilakukannya. Ada pula yang memanfaatkan identitas kedaearahan, agama dan kesukuan, lagi-lagi tujuannya adalah meraih suara dan dukungan.

Maka tak usah heran, pada masa-masa liburan lalu dan mungkin akan terus berlanjut hingga menjelang pelaksanaan pemilu mendatang, para caleg akan sibuk bergerilya menemui calon-calon pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Bahkan para anggota legislatif yang masih aktif pun tak mau ketinggalan memanfaatkan masa resesnya untuk turun langsung ke konstituen (hal yang sangat jarang atau bahkan tak pernah dilakukannya sejak awal duduk di kursi parlemen). Sekali lagi, hal-hal semacam ini akan kian lazim bisa kita saksikan dilakukan para caleg "cerdas" yang memang sedang memburu suara dan dukungan agar bisa terpilih pada pemilu mendatang.

Pemilih Cerdas
Pada kondisi-kondisi demikian, maka "kampanye" menjadi pemilih cerdas pun harus kian gencar digaungkan. Agenda pesta demokrasi lima tahunan (pemilu), seyogianya bisa dimanfaatkan untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang benar-benar berkemauan dan berkemampuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita tak mau lagi memiliki wakil rakyat yang sebenarnya tidak pernah serius bekerja untuk rakyat. Wakil rakyat yang hanya sibuk ingin mencari pekerjaan, status sosial, keuntungan materi, kenyamanan hidup, dan berbagai fasilitas kemewahan.

Fakta ini tentu membuat kita miris; kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, khususnya anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada periode saat ini (2009-2014) saja sudah cukup banyak, seperti kasus PPID (Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah), Wisma Atlet, Hambalang, proyek Kemendiknas, pengadaan Alquran, impor daging sapi, gratifikasi, hingga 2000 transaksi mencurigakan versi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Banyak nama anggota legislatif terseret dalam kasus tersebut. Tua dan muda, kader partai nasionalis dan agama, bahkan mereka yang juga pengurus partai politik.

Pada pemilu mendatang, di tiap tingkatan (daerah dan pusat), kita butuh wakil-wakil rakyat yang benar-benar mampu melaksanakan tiga fungsi keparlementeran (legislasi, pengawasan, dan anggaran). Bercermin pada data banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, kita butuh wakil-wakil rakyat yang kritis dan bisa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kemungkinan munculnya kebijakan-kebijakan korup eksekutif. Kita pun tidak ingin memilih wakil rakyat penghianat yang justru ikut melakukan perbuatan-perbuatan tercela, misalnya korupsi berjamaah. Kita juga tidak ingin memilih caleg yang nantinya hanya menjadi penggembira, pelengkap jumlah anggota DPR yang pekerjaannya hanya datang, duduk, diam, lalu terima duit.

Sebagai pemilih cerdas, tentu tidak akan memberikan suara pada caleg hanya dengan pertimbangan-pertimbangan dangkal dan emosional. Pemilih cerdas akan mencari dan mempelajari informasi sebanyak-banyaknya terkait visi misi, integritas dan track record para caleg sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan. Era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini tentunya cukup membantu dan bisa kita manfaatkan untuk leluasa mengenali pribadi para caleg.

Alasan-alasan objektif harus lebih kita kedepankan daripada alasan subjektif dalam memberikan dukungan dan suara kepada caleg. Apalagi dengan banyaknya pilihan nama caleg dan dari berbagai partai pula, maka seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memilih calon terbaik. Saat inilah waktu yang tepat untuk mengenali dengan baik para caleg yang akan kita dukung dan berikan suara pada pemilu mendatang. Tidak perlu buru-buru memberi dukungan apalagi kalau hanya sekadar ikut-ikutan.

Demi hadirnya perubahan, kita butuh lebih banyak lagi pejabat publik (termasuk anggota legislatif) seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang dengan lantang menyatakan akan tunduk bahkan rela mati demi konstitusi. Yang tidak pernah takut apalagi kecut ketika berhadapan dengan siapapun demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tak pernah ragu menyatakan yang benar itu benar dan salah itu salah, meski apapun risikonya.

Akhirnya, harus diingat bahwa tidak ada jaminan para caleg yang punya latar belakang sebagai aktivis di lembaga-lembaga sosial, pelayanan, keagamaan, dan sebagainya otomatis tidak akan melakukan tindakan tercela saat duduk di parlemen. Lihat saja rilis ICW (Indonesian Corruption Watch) beberapa waktu lalu tentang para anggota DPR bermasalah dan dipersepsikan tidak pro pemberantasan korupsi. Ternyata kita menemukan beberapa nama mantan aktivis, cendekiawan muda, dan bahkan legislator dari partai yang berideologi agama. Tak heran seorang penulis pernah berseloroh, "Jika tidak diawasi, malaikat sekalipun yang duduk di parlemen pasti akhirnya akan ikut korupsi juga". (Oleh: Stevan Ivana Manihuruk)

Penulis adalah alumnus FISIPOL USU
Saat ini tinggal di Jambi
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook