User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,660.00 11,690.00
SGD 9,351.90 9,391.95
JPY 112.19 112.81
MYR 3,688.73 3,729.64
CNY 1,896.00 1,906.45
THB 364.60 369.10
HKD 1,504.30 1,508.70
EUR 15,391.25 15,455.45
AUD 10,903.35 10,955.95
GBP 19,333.45 19,407.75
Last update: 28 Agt 2014 09:00 WIB
Nasional
Senin, 09 Sep 2013 09:56 WIB - http://mdn.biz.id/n/49689/ - Dibaca: 599 kali
SBY Bulatkan Tekad Pindahkan Ibukota
TIBA KEMBALI DI TANAH AIR Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kedua kiri) berjalan meninggalkan pesawat khusus kepresidenan Airbus A 330-300 milik Garuda Indonesia setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, 08 September 2013. Kepala Negara beserta delegasi tiba kembali di tanah air usai melakukan lawatan ketiga negara pada 1-7 September 2013 yakni kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Polandia serta menghadiri KTT ke-8 Forum G 20 di Rusia. (ant/widodo s. jusuf)
MedanBisnis - Jakarta. Sepulangnya dari Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semakin membulatkan tekadnya untuk memindahkan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta. Kazakhstan adalah salah satu contoh negara yang sukses memindahkan ibukotanya.
"Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibukota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain," kata Presiden SBY dalam keterangan pers, di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9), yang dilansir di laman resmi Presiden.
Tim ini sudah dibentuk SBY dari tiga tahun lewat. Waktu ide itu dikeluarkan, muncul berbagai pemikiran, debat wacana, tetapi Presiden SBY memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apapun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya kalau saya mengatakan tidak perlulah kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," katanya.

"Saya sungguh ingin memikirkan Jakarta 10, 20, 30 tahun lagi dari sekarang, apa yang akan terjadi. Oleh karena itu saya berpikir, dan ini tugas untuk presiden-presiden pengganti saya nanti, kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income per kapita mendukung. Kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," SBY menerangkan.
Presiden memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia.

"Saya kira banyak contoh di dunia yang dipisahkan. Tentu ada plus dan minusnya. Kalau nanti kita berpikir membangun pusat pemerintahan yang baru, kita pastikan Jakarta akan menjadi jauh lebih baik, dan pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif," kata SBY.

"Pelajari apa yang terjadi dengan adanya Putra Jaya, sedangkan Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik. Yang bisa kita petik adalah bahwa biayanya tentu tidak sedikit. Biaya ekonomi, dan barangkali juga biaya politik, biaya sosial dan sebagainya," kata Presiden SBY.
Dalam kunjungan ke Astana, Ibukota Kazakhstan yang baru, Presiden dan delegasi sama-sama menyaksikan kota yang sangat khas dengan arsitektur yang luar biasa, teratur dan desain yang bagus, dan akhirnya berperan sebagai Ibukota yang ideal bagi sebuah negara.

"Tentu hal ini juga sangat ditolong oleh penduduk Khazakhstan yang jumlahnya 19 juta, sementara Kazakhstan luas wilayahnya lebih dari 2 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 240 juta, luas daratannya kurang lebih sama, 2 juta kilometer persegi, sedangkan yang 6 juta kilometer persegi adalah lautan. Tentu hal ini tidak mudah," kata SBY.

Palangkaraya
Sejarawan Anhar Gonggong mengungkapkan, seandainya tidak ada peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (G 30S), saat ini pusat pemerintahan Indonesia sudah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menurutnya, melalui program pembangunan berencana semesta, Presiden Indonesia saat itu, Soekarno sudah merancang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Namun akhirnya rencana tersebut tak terwujud karena rezim Soekarno keburu jatuh. "Persiapan pemindahan ibukota, tapi beliau jatuh dan rencananya tidak dilanjutkan rezim setelahnya," kata Anhar, Minggu (8/9).

Anhar menceritakan, saat itu, selain Palangkaraya, Soekarno juga memunculkan Bogor dan Makassar sebagai alternatif lain. Namun akhirnya Bogor tak dipilih karena terlalu dekat dengan Jakarta.

Sementara Makassar, lanjut Anhar, memiliki keunggulan karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Namun Makassar kota yang telah lama terbentuk, sementara Soekarno menginginkan kota baru yang memang dipersiapkan untuk pusat pemerintahan. (vvn/kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook