User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNIC 530 24.2%
LPIN 500 9.09%
EMTK 425 5.14%
Last update: 19 Jan 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
PLIN -1,210 -24.95%
UNVR -500 -1.22%
BLTZ -300 -3.57%
Last update: 19 Jan 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,226,525,824
BUMI 666,299,712
BIPI 636,601,728
Last update: 19 Jan 2017
Transaksi Tertinggi
BUMI 283,225,732,200
TLKM 211,356,583,000
BMRI 201,033,695,000
Last update: 19 Jan 2017
Efek Teraktif
GZCO 12,708 Freq
ISSP 8,141 Freq
BIPI 7,973 Freq
Last update: 19 Jan 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,315.00 13,449.00
SGD 9,345.17 9,444.52
JPY 11,606.52 11,724.35
MYR 2,992.81 3,025.65
CNY 1,938.33 1,957.84
THB 376.56 380.45
HKD 1,716.29 1,733.61
EUR 14,215.09 14,362.19
AUD 10,082.12 10,190.31
GBP 16,446.69 16,613.55
Last update: 20 Jan 2017 11:05 WIB
Berita Terkini
Rabu, 11 Sep 2013 20:05 WIB - http://mdn.biz.id/n/50146/ - Dibaca: 1,759 kali
2014, Gaji PNS Eselon I Capai Rp 70 Juta dan Eselon II Tembus 60 Juta
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah bakal menghapus sistem honor bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Pembayaran honorer bakal dialihkan ke tunjangan kinerja, mulai 1 Januari 2014.
"Dengan sistem baru ini, seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV akan naik, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta," kata kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo seperti dikutip detikFinance dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (11/9/2013).

Eko menegaskan, mulai 1 Januari 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Ia mengaku kalau tahun 2011-2013 masih ada yang terima, tapi mulai tahun depan tidak boleh ada lagi.

Pemberlakuan sistem baru ini, lanjut Eko, sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian, dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

"Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY," kata Eko.

Eko menjelaskan lebih jauh, peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

"Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi," terangnya.

Kemudian Eko juga menambahkan, setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. "Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya," pungkasnya.(dtf)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!