User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,247.00 13,381.00
SGD 9,490.61 9,588.68
JPY 12,000.18 12,124.86
MYR 3,001.81 3,036.31
CNY 1,928.21 1,947.72
THB 384.08 388.19
HKD 1,705.53 1,722.80
EUR 14,365.05 14,515.71
AUD 10,096.86 10,201.67
GBP 16,583.92 16,753.01
Last update: 27 Mar 2017 11:06 WIB
Interaktif Bisnis
Kamis, 05 Jan 2017 06:55 WIB - http://mdn.biz.id/n/276638/ - Dibaca: 162 kali
Hutan Adat Diserahkan ke Masyarakat
Sedikitnya 5.172 hektare hutan adat Tombak Haminjon (Kemenyan) di Desa Padumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diberikan kepada masyarakat adat. Penyerahan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat tersebut dilakukan Presiden Jokowi dalam acara pencanangan Pengakuan Hukum Adat Tahun 2016, di Istana Negara Jakarta, Jumat lalu.

Total ada 9 hutan adat seluas 13.100 hektare, termasuk hutan Adat Tombak Haminjon, yang diserahkan Jokowi kepada 5.700 kepala keluarga dari kelompok masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia.

Pengakuan hutan adat bukan hanya berarti pemerintah mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh UUD 1945. Pengakuan hutan adat juga berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia.

Namun Jokowi mengingatkan agar penerima lahan hutan adat bisa menjaga lahannya dengan baik sehingga tetap lestari. Jangan sampai lahan yang sudah diberikan pemerintah menjadi rusak dan terbengkalai.

"Hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan adat, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan. Tidak boleh diubah fungsinya. Apalagi diperjualbelikan, tidak boleh," tegasnya.Terimakasih.

Facebooker

Bila itu adalah benar adanya, maka kita sangat berharap hutan adat itu akan bermanfaat terhadap masyarakatnya serta menjaga kelestariannya.
Agustinus Gurusinga

Masyarakat adatlah yang wajib melestarikan dibantu oleh pemerintah
Anton Penger

Wah.... Bisa bagi2 tuh. Hutannya.
Sutriono Syarif Hidayah

Mantapppp Pak Jokowi , Gbu Mr President. Ini Salah Satu Bukti Negara Sudah Mulai Menghargai KEARIFAN LOKAL dan Adat Istiadat Masyarakat Lokal.
Andrew Sinaga

Ini langkah politik budaya yang mengingatkan sekaligus pengakuan bahwa sebelum masuknya budaya Hindu dari India, Budha dari China, Islam dari Arab, dan Kristen dari Belanda, di berbagai wilayah nusantara ini telah ada budaya aslinya masing-masing, sehingga masuknya budaya2 asing tersebut tidak boleh memarginalkan budaya Indonesia asli apalagi mengkafir kufurkannya, karena mereka adalah pemilik asli negara bangsa yang sekarang digelari NKRI. Merdeka
Kagin Jawak

Slamat buat masyarakat adat Humbahas, perjuangan dan pengorbanan itu akhirnya membuahkan hasil. semoga dapat terjaga kelestariannya dan dikelola dengan baik, sehingga bermanfaat hingga generasi mendatang.
Raihan Tanjung

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keberadaan hutan adat pemerintah harus segera melakukan pemetaan 40 juta hektar hutan adat dinegara ini. Pemerintah bisa memanfaatkan keuntungan dari alat-alat pemetaan baru seperti GPS dan pemetaan tiga dimensi untuk mempercepat proses lebih dari 30 juta hektar yang masih tersisa. Sejauh ini dengan teknologi pemetaan yang digunakan dan dukungan pemerintah yang kurang, bisa memakan waktu sampai 30 tahun untuk menyelesaikan pemetaan. Pemerintah Indonesia perlu belajar dari masyarakat adat lain di Asia, America Latin and Afrika, bagaimana bisa memetakan lebih cepat dan efektif karena pemerintah Indonesia belum pernah memetakan hutan masyarakat adat yang kerab tumpang tindih dengan konsesi kepada perkebunan sawit maupun HTI. Lebih dari 70 persen kawasan hutan di Indonesia, terjadi tumpang tindih perizinan. Oleh karena itu pemetaan hutan adat mutlak HARUS SEGERA dilakukan.
Askar Marlindo

Bagus tuh untuk kelestarian hutan adat. semoga dapat dikelola dengan lebih baik lagi. tapi perlu juga tuh di tanya para tokoh, pejabat, dewan dan masyarakat Humbahas, mau diapakan hutannya itu, biar bermanfaat bagi semua dan selamanya
Yolanda Sangi

Masih adakah masyarakat adat di Humbahas? Mudah2an mereka mampu menerima amanah dari pemerintah untuk mengelola dan melestarikan hutan adat dengan baik. Tapi pertanyaannya, kalau itu untuk masyarakat adat, itu masyarakat yang mana? apakah seluruh warga asli Humbahas boleh ikut serta memanfaatkannya? Termask perantau? bagaimana caranya kok sepertinya belum ada itu berita dari Ketua Adat ttg hutan adat? sudah lah. semoga brmanfaat saja.
Ronaldo Saputra

Hutan adat sebaiknya dirawat dan di jaga jangan sampai di kontrak kan kepada perusahaan.
Nababan Rudy


Black Berry Messenger

Kalau bicara pelestarian hutan, tidak hanya masalah kemampuan masyarakat itu saja. Tetapi, juga harus dibarengi dengan penyuluhan yang terus menerus, ketatnya bantuan penjagaan dari pemerintah. Jadi ini tidak bisa dilihat sebagai pemerintah menyerah terimakan lalu lepas tangan. Apalagi status hutan adalah konservasi.Jadi ini juga menyangkut peranan pemda dalam membantu meningkatkan ekonomi didaerah pertanian, agar masyarakat adat itu hidup cukup, dengan demikian resiko kerusakan hutan adat bisa diminimalisir.
Herman

Semua itu tergantung kpda madyarakatnya. jka mereka bisa bkerjasama dn saling melestarikan srta menjaga hutan adat tersebut maka semua akan bisa mnjdi lbih baik lgi.
Saya yakin masyarakat lbh bisa mnjaga dn mlestarikan hutan adat dbanding dgn pemerinta. krn pemerintah saat ini hanya mementingkan diri sndiri. Semoga masyarakat bisa memegang amanah dri presiden.
Ishak Badri AF

Penyebutan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada pada UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun pengakuan masyarakat hukum adat secara deyure dan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah sampai saat ini memang belum ada.
AMAT YOU

Dengan kita berpikir jernih menurut saya hutan adat bisa saja di lestarikan dengan menetapkan petugas pelestarian dari pemerintah desa.
Erylasmanta

Menurut saya masyarakat Indonesia pasti mampu mempertahankan/melestarikan hutan adat. karena masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari peradatan. Dan lingkunganya yg kita cintai di Indonesia
Yanti borjun PRS

Kalau masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat di Daerah tersebut, insyaAllah hutannya tambah lestari. Tapi kalau sebaliknya, dan ada seorang saja yang berusaha untuk menyalahgunakan hutan serta berniat untuk mengambil keuntungan karena nilai jualnya lumayan tinggi. Maka usaha pemerintah dalam hal ini sangat sia sia.
Apalagi jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas kepada orang yang melanggar peraturan pemerintah tentang hutan adat tersebut. Maka pelanggaran yang dianggap kecil tersebut akan membuat anggapan masyarakat menjadi "biasa".
Kalau pemerintah tidak tegas, maka kemungkinan besar kelestarian hutan kita akan sangat minus. "Bencana besar untuk anak cucu kita generasi penerus bangsa ".
Tina

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!