User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,247.00 13,381.00
SGD 9,490.61 9,588.68
JPY 12,000.18 12,124.86
MYR 3,001.81 3,036.31
CNY 1,928.21 1,947.72
THB 384.08 388.19
HKD 1,705.53 1,722.80
EUR 14,365.05 14,515.71
AUD 10,096.86 10,201.67
GBP 16,583.92 16,753.01
Last update: 27 Mar 2017 11:06 WIB
Wacana
Sabtu, 07 Jan 2017 07:47 WIB - http://mdn.biz.id/n/277056/ - Dibaca: 144 kali
Indonesia di Era Hubungan Ekonomi Global
SETELAH berakhirnya era Perang Dingin pada permulaan 1990-an, maka hubungan antarnegara lebih ditandai hubungan kerja sama ekonomi global baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional. Peranan organisasi maupun keuangan multilateral semakin kuat.
Lihatlah misalnya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan organisasi-organisasi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Kemitraan Trans-Pacific (TPP), Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP) dan lain-lain.

Memang Perang Dingin tak sepenuhnya padam, namun nuansa kepentingan ekonomi lebih banyak ditonjolkan oleh masing-masing negara baik negara besar, menengah maupun kecil dalam hubungan kerja sama internasionalnya.
Indonesia juga tak dapat memungkiri perkembangan baru global di atas dan harus merespons secara positif demi kepentingan nasionalnya di kancah antarbangsa sekarang dan masa mendatang.

Berbagai cara ditempuh oleh negara-negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan ekonomi intenasionalnya. Hal itu antara lain dengan memperluas kerjasama ekonomi seperti pembentukan Regional Trade Agreemens (RTAs), dalam bentuk Free Trade Agreements (FTAs) dan Economic Partnership Agreements (EPAs) dan lain-lain.

Dengan bergabung dalam berbagai forum ekonomi internasional, Indonesia mengharapkan dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan daya saingnya bagi produk-produknya di pasar global.

Maka upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya merupakan keharusan mutlak agar produk-produk ekspornya semakin diterima negara-negara lain yang menjadi sasaran pemasarannya. Hanya itulah sebenarnya hakikat dari negara mana pun dalam perjuangan di tengah-tengah kancah ekonomi dan perdagangan global sejak dahulu hingga masa akan datang.

Satu faktor yang patut terus diperhatikan adalah masalah keunggulan komparatif, di mana suatu negara akan mengekspor produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor komoditas yang tidak mempunyai keunggulan komparatif, sehingga masing-masing negara dapat memproduksi dan mengkonsumsi jumlah yang lebih besar dari kemampuan negara itu sendiri.

Semakin disadari bahwa setiap negara mempunyai sumber daya yang spesifik, sehingga sebuah negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk seluruh komoditas yang diinginkan. Hal itulah yang membuat perdagangan dengan negara lain menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperbesar pasar produsen.

Namun sayangnya, Indonesia sering kehilangan momentum dalam hubungan ekonomi internasionalnya. Peringkat daya saing masih belum memuaskan dari waktu ke waktu. Perdebatan pelik di level domestik terus saja menghantui keikutsertaan Indonesia di forum-forum kerja sama ekonomi internasional. Berbagai alasan yang sering dikemukakan adalah mengenai ketidaksiapan untuk menghadapi persaingan global.

Kalangan industri dan dunia usaha sering mengeluh dan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijaksanaan yang proteksionistis. Padahal proteksionisme inilah yang kini gencar dilawan oleh setiap negara yang pada dasarnya menginginkan perdagangan bebas tanpa proteksionisme. Sebab disangsikan apakah proteksionisme akan mampu melindungi dan meningkatkan daya saing produk industri pada masa depan.

Selama ini Indonesia lebih banyak memanfaatkan organisasi ekonomi regional untuk memantapkan hubungan kerjasama ekonomi internasionalnya. Organisasi regional tersebut adalah RCEP (Kemitraaan Ekonomi Regional Komprehensif).

Keanggotaan RCEP adalah seluruh anggota ASEAN, ditambah China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Baru-baru ini organisasi regional tersebut menyelenggarakan Konferensi Komite Negosiasi Perdagangan RCEP di Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukito dalam pembukaan konferensi tersebut menyatakan harapan Indonesia agar negosiasi kemitraan ekonomi regional komprehensif dapat disimpulkan pada tahun 2017. Hal itu penting agar negosiasi tidak berkepanjangan. Di tengah-tengah perdagangan global yang masih lesu, pertumbuhan ekonomi regional akan menjadi tumpuan banyak negara.

Dikatakan bahwa pelambatan ekonomi global direspons dengan kebijakan yang beragam oleh sejumlah negara. Beberapa di antaranya menerapkan proteksionisme, baik negara maju maupun negara berkembang.

Selanjutnya dikatakan kita semua harus sadar bahwa RCEP terdiri atas kelompok yang sangat beragam, terutama di bidang ekonomi. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu berambisi membawa kepentingan sendiri atau megaregional lainnya yang telah diupayakan dalam konteks berbeda.

Di tengah ketidakpastian kemitraan trans-Pasifik (TPP), RCEP merupakan peluang penting untuk meningkatkan perdagangan barang, jasa dan investasi.

ASEAN berkepentingan untuk mengurangi kesenjangan perdagangan antarnegara yang mengikuti negosiasi RCEP. Sedangkan Indonesia ingin meningkatkan penetrasi pasar ke negara-negara non-tradisional agar ekspor semakin bertumbuh. Akhirnya Memperdag mengharapkan agar negosiasi dapat berdampak positif untuk menumbuhkan ekonomi regional dan global.

Satu hal yang tak kalah penting adalah dalam hubungan kerja sama di ligkungan RCEP, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran usaha kecil dan menengah (UKM) juga masuk dalam salah satu agendanya. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Iman Pambagyo, menyatakan negosiasi juga membawa proposal kesepakatan di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi, serta dikaitkan dengan upaya meningkatkan kapasitas perusahaan dan pemberdayaan UKM.

Namun, kebijakan pemerintah dalam kerangka RCEP juga menuai kritikan. Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Keadilan Ekonomi (KMIUKE) menilai perundingan RCEP jauh dari kepentingan rakyat. Salah satunya mengenai perundingan pengaturan perlindungan investasi dengan mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS) atau mekanisme yang memperbolehkan investor asing menggugat negara setempat. Sementara itu Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Michael Damar mengatakan, pengaturan perlindungan investasi itu akan merugikan buruh. Gugatan ISDS akan memicu kebijakan upah buruh murah di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iman Pambagyo mengemukakan ISDS masih dalam pembahasan awal. Para negosiator belum menyelesaikan suatu prinsip dalam teks proposal, yaitu mengenai keseimbangan antara hak investor dan hak negara untuk mengatur investasi.

Hak negara untuk mengatur investasi akan dipertegas sehingga investor tidak menyalahgunakan ISDS, termasuk upaya untuk ketentuan upah rendah bagi kaum buruh. Untuk diketahui, sebagian besar kaum pekerja (buruh) Indonesia diserap oleh UKM.

Suatu hal yang patut dihargai adalah upaya-upaya pemerintah untuk juga mengikutsertakan UKM dengan memberikan peluang agar pruduk-produknya juga meramaikan ekspor. Dengan demikian UKM juga berjasa ikut menambah pundi-pundi devisa negara dengan meningkatkan ekpor produk.

Namun, seperti beberapa waktu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin, Irwan Hasman, kontribusi industri kecil dan menengah terhadap ekspor dan rantai pasok global dinilai masih minim. Dikatakan, kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi UKM Indonesia terhadap ekspor tahun 2015 sebesar 15,8 persen atau lebih rendah dibandingkan Thailand yang 29,5 persen dan Filipina 20 persen.

Kadin Indonesia berpendapat, sebagian besar pelaku UKM tidak memiliki informasi dan akses pasar global secara layak. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama.

Dalam era hubungan dan kerja sama ekonomi global dewasa ini, daya saing Indonesia akan semakin tangguh bila semua pihak terkait langsung dalam perdagangan global, juga melibatkan semua kalangan baik dari kalangan usaha kecil, menengah maupun besar untuk sama-sama memperoleh peluang memasarkan produk-produknya ke pasar dunia.

(Oleh: Pramudito) Penulis mantan diplomat, pemerhati masalah internasional
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!