User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
GGRM 1,200 1.83%
RDTX 1,100 14.86%
PLIN 760 18.91%
Last update: 30 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
AMFG -350 -5%
BBNI -225 -3.41%
SMGR -225 -2.48%
Last update: 30 Mar 2017
Volume Terbesar
SRIL 3,450,991,872
MYRX 2,166,923,520
BKSL 418,262,400
Last update: 30 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 1,205,523,931,000
BBCA 324,086,035,000
ASII 324,029,582,500
Last update: 30 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 53,180 Freq
TRAM 10,505 Freq
KBLI 9,623 Freq
Last update: 30 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,486.61 9,588.05
JPY 11,896.38 12,022.10
MYR 2,995.48 3,029.20
CNY 1,923.24 1,942.69
THB 383.92 388.03
HKD 1,704.97 1,722.24
EUR 14,237.38 14,386.73
AUD 10,150.06 10,254.05
GBP 16,481.76 16,649.79
Last update: 30 Mar 2017 11:20 WIB
Nasional
Rabu, 11 Jan 2017 06:26 WIB - http://mdn.biz.id/n/277590/ - Dibaca: 79 kali
Program Bela Negara Belum Memiliki Landasan Hukum
MedanBisnis - Jakarta. Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan dinilai belum memiliki landasan hukum. Belum adanya regulasi yang jelas dinilai sebagai salah satu alasan program tersebut menimbulkan kontroversi.
"Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan hukum," ujar koordinator peneliti Imparsial Ardi Manto, di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Ardi, secara prinsip program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan tidak berlandaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Ayat 3 dalam Pasal 9 tersebut menjelaskan bahwa program pemerintah seperti bela negara harus diatur melalui regulasi setingkat undang-undang.
Namun, Kementerian Pertahanan menyatakan pendapat berbeda.

Dalam wawancara dengan Kompas.com beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan menyatakan tidak perlu menunggu racangan undang-undang baru untuk melaksanakan program bela negara.

Program tersebut dinilai Timbul telah memiliki payung hukum.
Menurut Timbul, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk melaksanakan bela negara.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dicantumkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku setiap warga negara.

Meski demikian, menurut Ardi, konstitusi dalam UUD 1945 merupakan norma acuan.

Sementara untuk menentukan kebijakan pemerintah, diperlukan suatu turunan konstitusi berupa regulasi setingkat undang-undang. "Tidak adanya landasan hukum membuat konsep dan tujuan program menjadi tidak jelas," kata Ardi.
Imparsial memandang kontroversi kegiatan bela negara yang melibatkan organisasi masyarakat seperti yang terjadi di Lebak, Banten, beberapa waktu lalu merupakan akibat dari tidak adanya landasan hukum yang kuat.

Hasilnya, program tersebut tidak memiliki ukuran dan prasyarat yang jelas.
Bahkan, program tersebut dinilai berpotensi menyasar pada pembentukan kelompok paramiliter atau milisi yang mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!