User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,229.00 13,361.00
SGD 9,544.04 9,640.67
JPY 11,847.57 11,971.15
MYR 3,090.89 3,125.38
CNY 1,925.67 1,944.89
THB 387.83 391.93
HKD 1,697.57 1,714.53
EUR 14,808.54 14,957.64
AUD 9,827.82 9,932.57
GBP 17,042.92 17,216.98
Last update: 26 Mei 2017 11:23 WIB
Nasional
Rabu, 11 Jan 2017 06:27 WIB - http://mdn.biz.id/n/277593/ - Dibaca: 132 kali
14.572 Nama Pulau di Indonesia Dibakukan
MedanBisnis - Jakarta. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya, Selasa (10/1) menyatakan, hingga 2016, Indonesia memiliki 14.572 pulau yang sudah diverifikasi dan telah dibakukan namanya.
Setelah melakukan pembakuan itu, Indonesia rencananya akan mendepositkan nama-nama pulau yang sudah dibakukan hingga 2017 pada sidang UNGEGN, di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang.

UNGEGN adalah salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standardisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap lima tahun, lembaga tersebut mengadakan konferensi PBB mengenai standardisasi nama-nama geografis di dunia. Sebelumnya pada 2012, Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB.
Langkah mendepositkan 14.752 pulau ke PBB itu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Poerwadi juga mengemukakan, kewenangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang dahulunya parsial, sekarang berada dalam kewenangan penuh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKPT adalah salah satu program yang dimiliki KKP untuk membangun sejumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia, antara lain dengan membuka investasi agar masuk ke pulau tersebut. (ant)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!