User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,530.97 9,628.75
JPY 11,849.57 11,972.62
MYR 3,077.58 3,110.88
CNY 1,926.90 1,946.39
THB 384.59 388.70
HKD 1,701.21 1,718.48
EUR 14,824.31 14,975.58
AUD 9,886.40 9,993.09
GBP 17,187.93 17,363.10
Last update: 24 Mei 2017 11:10 WIB
Politik
Rabu, 11 Jan 2017 06:58 WIB - http://mdn.biz.id/n/277656/ - Dibaca: 138 kali
Tidak Punya Data Valid Ranmor
DPRD Sumut Sesalkan Ditlantas Tak Update
MedanBisnis - Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) melalui Komisi C sangat miris melihat data jumlah kendaraan bermotor (ranmor) yang teregistrasi di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Poldasu tidak update. Karena sejak tiga tahun terakhir sampai sekarang tidak diketahui jumlah kendaraan yang masih aktif dan produktif membayar pajak.
Hal ini dilontarkan anggota Komisi C Muslim Simbolon dalam rapat dengar pendapat dengan Ditlantas Poldasu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provsu, dipimpin Ketua Komisi Ebenezer dan dihadiri pimpinan dan sejumlah anggota Komisi C, antara lain Indra Alamsyah, Muhri Fauzi Hafiz, Muchrid Nasution, Basir, S Pangaribuan, Selasa (10/1) di gedung DPRD Sumut.

Muslim juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap paparan Ditlantas Poldasu, karena tidak mendapatkan data kendaraan bermotor di Sumut yang teregistrasi. Padahal data tersebut sangat penting untuk menentukan pajak sebagai pendapatan yang menjadi napas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
"Data jumlah kendaraan bermotor di Sumut sangat perlu, agar kami tidak selalu menyalahkan Dispenda. Dari data itu dapat ditentukan pajak berbanding lurus atau tidak, atau ada kebocoran, bahkan bisa diketahui pajak kendaraan yang tidak tertagih," ujarnya.

Untuk itu, politisi PAN ini minta Dispenda Provsu bekerjasama dengan Ditlantas Poldasu melakukan sensus dan survei terhadap kendaraan yang aktif. Jika memerlukan dana untuk melakukan survei dan sensus, pihaknya bisa anggarkan agar ada pegangan dan baromoter Komisi C mengawasi Dispenda.

Hal senada juga diungkapkan Muchrid Nasution, karena roh pendapatan Sumut ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sementara data kendaraan masih belum sinkron dengan data di Ditlantas Poldasu.

"Kami menyarankan agar di tahun 2017 pihak terkait perlu duduk bersama membuat data yang konkret, agar data Ditlantas dengan data Dispendasu tidak terjadi perbedaan jauh," ujar Muchrid.

Muhri Fauzi Hafiz dan S Pangaribuan juga prihatin atas kenaikan biaya perpanjangan dan pengesahan STNK dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini, tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Pangaribuan, Ditlantas Poldasu alpa mengantisipasi PP No 60 tahun 2016 tentang jenis tarif PNBP Polri, sehingga terjadi lonjakan pada Samsat (sistem administrasi satu atap). "Harusnya diinformasikan item yang dinaikkan, karena transparansi akan menghadirkan partipasi publik dalam membayar," ujarnya.

Sementara Dirlantas Poldasu Raden Heru Prakoso mengakui, pihaknya tidak bisa memberikan data yang valid 100 persen, karena mereka tidak punya data kendaraan yang masih operasional.

"Contohnya kendaraan hilang tidak pernah dilaporkan, sehingga data kendaraan lama dan baru tidak sinkron," katanya.

Dia menyebutkan, data kendaraan yang ada di Ditlantas Poldasu mencapai 5,835 juta lebih kendaraan roda dua dan empat, di antaranya mungkin ada yang tidak mau bayar pajak, tapi tidak bisa diambil tindakan, sebab tidak ada ketentuan berupa Perda (peraturan daerah) yang mengaturnya.

"Untuk itu, kami akan duduk bersama dengan Dispendasu meng-update data," katanya. (yuni naibaho)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!