User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 825 3.75%
BRAM 800 12.9%
UNVR 800 1.94%
Last update: 24 Jan 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
PTBA -400 -3.42%
ITMG -325 -2.15%
BLTZ -200 -2.5%
Last update: 24 Jan 2017
Volume Terbesar
ENRG 5,616,708,096
MYRX 1,236,487,936
BUMI 1,192,319,872
Last update: 24 Jan 2017
Transaksi Tertinggi
BUMI 561,502,486,528
TLKM 444,253,732,864
ENRG 338,556,157,952
Last update: 24 Jan 2017
Efek Teraktif
ENRG 25,121 Freq
BUMI 13,346 Freq
LMAS 12,454 Freq
Last update: 24 Jan 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,263.00 13,397.00
SGD 9,361.90 9,457.82
JPY 11,750.69 11,877.83
MYR 2,989.86 3,022.11
CNY 1,940.99 1,960.60
THB 376.68 380.70
HKD 1,709.83 1,727.13
EUR 14,273.64 14,423.21
AUD 10,078.55 10,193.78
GBP 16,633.13 16,803.86
Last update: 24 Jan 2017 11:03 WIB
Headline News
Kamis, 12 Jan 2017 06:22 WIB - http://mdn.biz.id/n/277783/ - Dibaca: 130 kali
Aturan Holding BUMN Sudah Terbit
Aturan Holding BUMN Menteri BUMN Rini M Sumarno (kedua kanan) meninjau Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bank Mandiri di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (11/1). Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (antara foto/irfan anshori)
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Aturan ini bakal menjadi dasar hukum untuk mendukung rencana pembentukan holding BUMN yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Berdasarkan salinan surat Kementerian Sekretaris Negara nomor B-03/Kemensetneg/D-1/Ekon/HK.02.02/01/2017 tertanggal 6 Januari 2017, PP 72/2016 ini telah diundangkan sejak tanggal 30 Desember 2016.

"Sesuai ketentuan, mulai berlaku sejak diundangkan. Karena tidak ada pasal khusus mengenai kapan berlakunya," kata Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, Rabu (11/1).

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan, pembentukan holding BUMN bakal menunggu revisi atau perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005. Revisi ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2016.

Rini mengatakan dengan selesai diundangkannya revisi aturan tersebut maka proses pembentukan Holding BUMN bisa segera dimulai. "Ini kita harapkan kita masih mencoba sebelum akhir tahun ini PP 44 bisa diundangkan. Kemudian kita harapkan minimal targetkan penginnya begitu, prosesnya di Sekneg kemudian ke Kemenkumham, tinggal itu saja. Menteri-menteri sudah berikan parafnya," ujar Rini.

Perubahan yang paling signifikan terlihat pada penambahan pasal tambahan yakni pasal 2A yang secara garis besar berisi detil tata cara peralihan aset-aset BUMN ke BUMN lainnya bila terjadi penggabungan beberapa BUMN ke dalam satu holding BUMN.

Hal itu bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 seperti dikutip dari salinan surat Kementerian Sekretaris Negara nomor B-03/Kemensetneg/D-1/Ekon/HK.02.02/01/2017 tertanggal 6 Januari 2017, PP 72/2016 ini telah diundangkan sejak tanggal 30 Desember 2016.

Ayat 1 pasal 2A PP 72/2016 menyebutkan setiap perpindahan aset negara di sebuah BUMN ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta bisa dilakukan tanpa harus melewati pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tanpa perlu persetujuan DPR.

"Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," demikian bunyi pasal tersebut.

Sementara pada ayat 2 pasal 2A PP 72/2016, disebutkan, dalam hal pembentukan holding, saham milik negara pada BUMN yang menjadi anak usaha dapat langsung dialihkan ke pada BUMN lain yang menjadi induk usaha.

"Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar," seperti tertulis pada ayat 2 pasal 2A PP 72/2016.

Disebutkan pula, perlakuan perusahaan swasta sama seperti BUMN. Sehingga bisa memperoleh penugasan dari pemerintah untuk proyek-proyek strategis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (dtf)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!