User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNIC 530 24.2%
LPIN 500 9.09%
EMTK 425 5.14%
Last update: 19 Jan 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
PLIN -1,210 -24.95%
UNVR -500 -1.22%
BLTZ -300 -3.57%
Last update: 19 Jan 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,226,525,824
BUMI 666,299,712
BIPI 636,601,728
Last update: 19 Jan 2017
Transaksi Tertinggi
BUMI 283,225,732,200
TLKM 211,356,583,000
BMRI 201,033,695,000
Last update: 19 Jan 2017
Efek Teraktif
GZCO 12,708 Freq
ISSP 8,141 Freq
BIPI 7,973 Freq
Last update: 19 Jan 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,315.00 13,449.00
SGD 9,345.17 9,444.52
JPY 11,606.52 11,724.35
MYR 2,992.81 3,025.65
CNY 1,938.33 1,957.84
THB 376.56 380.45
HKD 1,716.29 1,733.61
EUR 14,215.09 14,362.19
AUD 10,082.12 10,190.31
GBP 16,446.69 16,613.55
Last update: 20 Jan 2017 11:05 WIB
Hukum
Kamis, 12 Jan 2017 07:00 WIB - http://mdn.biz.id/n/277799/ - Dibaca: 157 kali
Lahan DL Sitorus Sudah Dieksekusi Agustus 2009
MedanBisnis - Medan. Sejak 26 Agustus 2009, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sudah melaksanakan eksekusi secara formil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 2642 K/PID/2006 terhadap lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas 47.000 Ha yang telah dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS-BH) dan PT Torganda.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Sumanggar Siagian melalui Kasubsi Humas Yosgernold Tarigan kepada MedanBisnis, Rabu (11/1) menjelaskan, sampai saat ini untuk pelaksanaan eksekusi fisik (lapangan) belum dapat dilaksanakan karena dampak sosial yang dihadapi pemerintah.

Disebutkan, putusan MARI Nomor : 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Febuari 2007 atas nama DL Sitorus di Desa Aek Raru, Koperasi Bukit Harapan, Parsub dan Patogu Janji, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas seluas 47 Ha telah dieksekusi.

Eksekusi secara formil dengan menandatangani berita acara penyerahan barang rampasan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Agoes Djaya (pihak pertama) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ir JB Siringo ringo (pihak kedua) di Kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan. "Hal itu berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan," ungkapnya.

Menurutnya, Kejatisu telah menyerahkan barang berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas lebih kurang 23.000 Ha yang dikuasai KPKS BH dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya.
Kemudian, disebutkan, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas 24.000 Ha yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya

Dikatakan, pelaksanaan terhadap putusan MA tersebut adalah pelaksanaan eksekusi secara administratif dengan menandatangani berita acara penyerahan barang rampasan berupa perkebunan kelapa sawit kepada Departemen Kehutanan RI.

Dia mengungkapkan, proses pelaksnaan eksekusi formil kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, kemudian menyerahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan setelah satu bulan (Oktober-November 2009) Gubernur Sumatera Utara telah menyerahkannya kepada Menteri Kehutanan, selanjutnya menyerahkan kepada PT Inhutani IV.

Diketahui, Pemkab Paluta yang menerbitkan izin untuk lokasi pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) Bukit Harapan 1 dan 2, dengan ketetapan retribusi peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) sekitar Rp 3 miliar.

"Itu ilegal. Kepala BPN yang sebelumnya sudah dipenjarakan karena mengeluarkan sertifikat di lahan 3.600 Ha yang sudah disertifikasi tersebut dimiliki oleh 1.800 KK. Pemberian sertifikat ini sebelum kasus PT Torganda terkuak. Kemenhut belum bisa mengambil lahan tersebut karena berbagai faktor efek sosial. Ini juga sudah dirumuskan di tingkat pusat," tegas Yosgernold Tarigan.

Dia menyebutkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menurunkan tim untuk menelusuri adanya penjualan aset di lahan negara tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Penyelamatan Hutan Register 40 Ricky Sembiring menyatakan, hasil investigasi lapangan di hutan lindung itu hingga kini masih ada aktivitas. Kerusakan hutan register 40 makin parah, lahan gundul dan sebagian besar ditanami sawit. Dia menduga ada unsur kesengajaan tidak segera eksekusi. Permainan diduga disusun kejaksaan dan Kementerian Kehutanan, targetnya agar sawit bisa terus jalan.

Menurut Dongan Nauli S, Tim Penyelamatan Hutan Register 40, Menteri Kehutanan kala itu, MS Kaban, harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan lindung ini. Sebab, dampak kebijakan dia konflik terus terjadi dan eksekusi lahan terjadi.

MS Kaban, mengeluarkan SK Nomor 358/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Badan Pengelola Sementara lahan yang dikelola Torganda, Torus Ganda, Koperasi Parsub, dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan.

Atas dasar itulah mengapa Kejatisu tidak bisa melakukan eksekusi, padahal sesuai aturan dilakukan jaksa eksekutor. Namun, mereka takut dan berdampak pada terjadinya penguasaan kawasan hutan lindung register 40 oleh perusahaan dan anak perusahaan milik DL Sitorus. (zahendra)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!