User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,530.97 9,628.75
JPY 11,849.57 11,972.62
MYR 3,077.58 3,110.88
CNY 1,926.90 1,946.39
THB 384.59 388.70
HKD 1,701.21 1,718.48
EUR 14,824.31 14,975.58
AUD 9,886.40 9,993.09
GBP 17,187.93 17,363.10
Last update: 24 Mei 2017 11:10 WIB
Umum
Kamis, 12 Jan 2017 07:38 WIB - http://mdn.biz.id/n/277846/ - Dibaca: 104 kali
Peraturan MA
Sengketa Ekonomi Syariah Diputus Maksimal 25 Hari
MedanBisnis - Jakarta. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Salah satu yang baru adalah sengketa itu harus diselesaikan maksimal 25 hari.
"Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200 juta) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini," demikian bunyi pasal 3 ayat 3 Perma No 14/2016 yang dikutip, Rabu (11/1).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengatur gugatan sederhana dengan nilai gugatan maksimal Rp 200 juta dan antar pihak masih dalam satu wilayah hukum. Nilai gugatan tersebut harus divonis maksimal 25 hari dan berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama.

"Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi," demikian bunyi Pasal 11.

Dalam hukum acara perdata biasa, bantuan teknologi informasi tersebut tidak lazim. Seluruh sengketa itu diselesaikan di Pengadilan Agama, begitu juga dengan proses eksekusinya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

"Sebelum jumlah hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Perma 5/2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah," demikian bunyi Pasal 14 ayat 2 Perma yang ditandatangani pada 22 Desember 2016 itu. (dcn)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!